Perpusnas Perkuat Budaya Literasi, Jadikan Relima sebagai Penggerak Utama dan Fondasi Martabat Bangsa

JAKARTA-Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya literasi. Perpusnas menyediakan sumber pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk membaca. 

Program bertajuk Relawan Literasi Masyarakat (Relima) mendekatkan budaya literasi pada masyarakat heterogen. Dengan demikian, Perpustakaan tidak lagi diposisikan sebagai ruang pasif penyimpanan buku, melainkan menjadi pusat aktivitas, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

 Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi utama dalam membangun martabat bangsa. 

Oleh karena itu Perpusnas memperkuat salah satu program unggulannya, yaitu Relawan Literasi Masyarakat (Relima). Program ini bertujuan menggerakkan pemanfaatan bahan bacaan di masyarakat sekaligus memberikan pengakuan terhadap peran penggiat literasi di akar rumput.

Menariknya, meskipun anggaran mengalami penurunan, jumlah relawan justru ditingkatkan secara signifikan. Aminudin menilai langkah tersebut sebagai strategi berbasis dampak, bukan sekadar pendekatan anggaran.

“Yang kita kejar bukan sekadar program berjalan, tetapi dampaknya. Relima ini memberikan efek besar karena menggerakkan masyarakat langsung. Pada tahun 2026, relawan yang tergabung dalam RELIMA mencapai 360 orang yang tersebar di kurang lebih 200 kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya dalam sebuah wawancara media di Jakarta, Senin (6/4).

Menurutnya, tidak ada bangsa yang bermartabat tinggi tanpa tingkat literasi yang baik. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menilai informasi, serta menciptakan inovasi dalam kehidupan masyarakat.

“Tidak ada satu pun bangsa yang bermartabat jika tingkat literasinya rendah. Literasi adalah fondasi peradaban manusia, dari mengenali lingkungan hingga menciptakan hal baru,” ujar Aminudin.

Dalam konteks kebijakan, Aminudin mengungkapkan adanya langkah afirmatif melalui alokasi minimal 10 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku bacaan nonteks. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem literasi di lingkungan pendidikan.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan. Banyak sekolah menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan buku teks wajib dan penyediaan buku bacaan pengayaan, sehingga alokasi tersebut belum sepenuhnya optimal.

Perpusnas juga turut mendorong transformasi perpustakaan melalui pendekatan berbasis inklusi sosial. “Perpustakaan harus menjadi ruang hidup. Bukan sekadar tempat buku, tetapi tempat bertemunya ide, gagasan, dan aktivitas masyarakat,” kata Aminudin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem literasi. Menurutnya, penguatan literasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas. “Perpusnas harus didengar, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pengambil kebijakan. Karena disinilah fondasi pembangunan manusia dibentuk,” pungkasnya.