Pengelola MBG Harus Kedepankan Sisi Kemanusiaan

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR, Yan P Mandenas, mengharapkan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kedepankan sisi kemanusiaan, bukan bisnis semata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan asupan gizi sesuai standar.

“Kami berharap pengelola dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia khususnya Papua Pegunungan untuk mengedepankan sisi kemanusiaan dibandingkan bisnis, sehingga penerima manfaat benar-benar memperoleh asupan gizi yang sesuai,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut dia, ketika pengelola dapur MBG mengedepankan kemanusiaan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto maka sasaran yang akan dicapai dapat terwujud. “Kami menyarankan siapa pun yang akan mengelola dapur MBG supaya mengedepankan kemanusiaan, sehingga dalam tata kelola bisnis diperoleh tetapi tidak mengambil lebih dan sasaran penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang baik dapat terwujud,” ujarnya.

Dia mengingatkan pengelola dapur di Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya supaya lebih baik dan optimal sehingga pelajar mulai PAUD, TK hingga SMA/SMK di daerah ini kecukupan gizinya terwujud. “MBG merupakan program unggulan bapak presiden untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi generasi muda Indonesia untuk mewujudkan visi misi besar Indonesia Emas di tahun 2045,” katanya.

Dia menambahkan tahun depan seluruh wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di seluruh wilayah Indonesia khususnya Papua Pegunungan sudah harus ada pengelola dapur MBG.

“Tahun depan kami akan mendorong percepatan program MBG di seluruh wilayah Papua khususnya wilayah 3T sudah harus tercover. Kami akan berkoordinasi dengan kepala BGN untuk mengundang kepala-kepala daerah di Papua atau mengirimkan tim untuk mendorong percepatan program MBG di enam provinsi tanah Papua,” ujarnya.

Perkuat Karakter

Terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menekankan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dapat mendukung implementasi program MBG di daerah karena dapat memperkuat karakter dan praktik baik di lingkungan sekolah.

“Program ini (harus) menjadi sebuah kultur, sebuah ekosistem, dan sebuah Gerakan Pendidikan Lokal untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Tugas kita di tahun 2026 bukan lagi hanya mengimplementasikan, tetapi menginstitusionalkan Program Makan Bergizi Gratis kita bertransformasi dari sekadar pelaku program menjadi perumus strategi dampak yang berani dan terukur,” kata Wamendikdasmen Atip di Jakarta, Kamis (11/12).

Implementasi MBG, kata dia, dapat dilihat sebagai upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Ia menilai penerapannya wajib diadvokasi, didampingi, dan diinternalisasi oleh UPT di setiap provinsi karena program MBG menyentuh dua hal penting.

Pertama ialah gizi sebagai kurikulum karakter karena makan bersama, dengan menu yang bergizi, bukanlah sekadar pengisian energi, tetapi merupakan pembelajaran karakter yang paling fundamental.

“Saat anak-anak makan bersama, mereka belajar nilai kedisiplinan dan tanggung jawab seperti mengantre, mencuci tangan, menghabiskan makanan, dan menjaga kebersihan. Selain itu, mereka juga belajar nilai gotong royong dan bermasyarakat seperti berbagi meja, saling menjaga, dan memahami pentingnya pangan bagi sesama,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan penggunaan bahan baku pangan dari petani dan komunitas setempat.

“SPPG wajib membeli bahan baku dari petani, dan komunitas setempat sehingga kehadiran SPPG bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat Penganugerahan SPPG Inspiradaya 2025 di Jakarta, kemarin.