Peringati Hakordia: DKI Jakarta Juara 1 Nasional Cegah Korupsi versi KPK

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih posisi pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini menunjukkan kinerja kolektif seluruh jajaran Pemprov DKI dalam memperkuat transparansi, integritas, dan akuntabilitas di setiap sektor pelayanan publik.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK Johanis Tanak kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Penghargaan tersebut menegaskan posisi Jakarta sebagai provinsi yang paling progresif dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang terstruktur dan berkelanjutan.

"Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya optimistis, karena Jakarta harus bebas korupsi," ujarnya.

Rano menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Pramono Anung yang secara konsisten menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut bahwa komitmen Gubernur Pramono menjadi teladan bagi seluruh SKPD dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional," tegasnya.

Selain kolaborasi lintas perangkat daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menjadi elemen penting dalam peningkatan pengawasan internal dan penguatan budaya integritas. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma memastikan bahwa setiap upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui asistensi rutin kepada SKPD dan penyempurnaan sistem pengendalian internal.

"Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi," ujarnya.

Dhany menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa strategi pencegahan korupsi tidak dapat berjalan tanpa adanya koordinasi erat antar-SKPD. Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah menunjukkan komitmen kuat untuk menjalankan standar integritas dan memperbaiki kualitas tata kelola.

"Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri," lanjutnya.

Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan melalui edukasi publik yang melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan. Inspektorat menghadirkan konten edukasi digital, media kampanye di area pelayanan publik, serta penguatan budaya integritas di berbagai sektor layanan.

Menurut Dhany, penilaian KPK meliputi sejumlah aspek krusial seperti sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, penguatan edukasi antikorupsi berbasis digital, pemasangan media sosialisasi, serta efektivitas mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Semua indikator tersebut menjadi landasan kuat bagi Jakarta untuk menunjukkan kemajuan signifikan di tingkat nasional.

"Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta," pungkasnya.

Dalam hasil penilaian KPK, DKI Jakarta berhasil mengungguli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menempati posisi kedua dan Provinsi Jawa Tengah di peringkat ketiga. Capaian ini menempatkan Jakarta sebagai provinsi paling siap dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh.