Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan Tata Kelola Antikorupsi yang Transparan dan Berbasis Digital

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan antikorupsi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Surabaya.

“Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk membangun budaya antikorupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Selasa (9/12).

Khofifah menjelaskan bahwa penguatan integritas merupakan pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang dijabarkan Jawa Timur melalui kerja kolektif lintas sektor.

“Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir. Melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi merupakan instrumen efektif mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Tema Hakordia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, dinilai selaras dengan semangat Jawa Timur dalam menghadirkan layanan publik bersih, cepat, dan berintegritas.

“Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim,” katanya.

Dalam pencegahan, Khofifah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan instrumen pengukuran monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menilai potensi risiko korupsi melalui respon dari pegawai, pengguna layanan, dan responden ahli.

Pemprov Jatim juga memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Menurut Khofifah, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana berkat pembinaan dan pengawasan ketat APIP terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran.

Sebagai bagian rangkaian Road to Hakordia 2025, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda Jawa Timur telah dikukuhkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Malang pada 30 Oktober 2025.

Mereka berasal dari Karang Taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya.

Melalui pengukuhan tersebut, Khofifah berharap para pemuda menjadi agen perubahan, role model, dan penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing.