OJK Beri Napas Panjang: Tenggat Waktu Rasio Ekuitas LKM Diundur hingga 2027!

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tambahan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memenuhi parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor, sebagai respons atas tantangan struktural yang masih membayangi sektor ini.

Banyak LKM menghadapi keterbatasan permodalan, kapasitas manajemen risiko yang belum memadai, serta kebutuhan penyesuaian sistem yang cukup besar.

Dengan relaksasi ini, OJK berharap LKM memiliki ruang transisi yang lebih realistis untuk memperkuat fondasi permodalan dan tata kelola tanpa mengganggu layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan pengawasan yang adaptif agar stabilitas sektor keuangan mikro tetap terjaga dan inklusi keuangan dapat terus berkembang.

“Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/12).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan tiga kategori status pengawasan bagi industri PVML, termasuk LKM, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

Penetapan status tersebut didasarkan pada tiga parameter kuantitatif yang meliputi peringkat komposit tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, serta rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto.

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2024, parameter peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio piutang bermasalah neto diberlakukan setelah masa transisi tiga tahun sejak peraturan diundangkan.

Sedangkan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor berlaku segera sejak POJK/49 2024 diundangkan.

Namun, jelas OJK, perkembangan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan telah berdampak pada kemampuan bayar debitur dan turut mempengaruhi rasio ekuitas terhadap modal disetor di berbagai LKM.

Di sisi lain, penyelesaian permasalahan permodalan memerlukan waktu yang lebih panjang mengingat terbatasnya akses pendanaan, sumber permodalan, serta kapasitas finansial pemegang saham LKM.

“Kondisi ini membuat LKM menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi parameter tersebut secara tepat waktu,” kata Ismail.

Dengan mempertimbangkan dinamika industri dan kondisi perekonomian terkini, perubahan atas POJK 49/2024 dinilai diperlukan untuk memberikan masa penyesuaian tambahan dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor.

Penyesuaian ini bertujuan memastikan proses penguatan kelembagaan LKM dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.