DPKP Kota Bandung Berhasil Rampungkan Perbaikan 1.785 Unit Rutilahu Sepanjang 2025

BANDUNG - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) resmi menuntaskan 1.785 unit perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 1 Desember 2025. Capaian ini menunjukkan realisasi 100 persen dari target Rutilahu yang dialokasikan melalui anggaran DPKP tahun 2025.

Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menerangkan program Rutilahu terus menjadi prioritas Pemkot Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat kekumuhan, serta mempercepat penataan lingkungan permukiman.

“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit Rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu DPKP tahun 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin (1/12).

Unit yang sudah diperbaiki tahun ini tersebar di sekitar 25 kecamatan di Kota Bandung. Rutilahu yang ditangani mencakup berbagai kategori kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat, dengan tingkat kerusakan berkisar 45–60 persen sesuai kriteria yang dapat diperbaiki.

Namun demikian, terdapat beberapa lokasi yang belum dapat diintervensi karena persoalan legalitas. Seperti status lahan non-hak milik atau berada di tanah milik pemerintah sehingga tidak memenuhi syarat program.

“Di lapangan ada juga kendala. Misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” jelas Luthfi.

DPKP mencatat masih terdapat 9.000 unit rumah tidak layak huni dan sekitar 280 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan bertahap.

Setiap tahunnya, Pemkot Bandung menargetkan penyelesaian 1.000 hingga 2.000 unit Rutilahu agar seluruh kebutuhan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2029.

“Kita laporkan progres penanganan setiap triwulan ke kementerian. Harapannya, hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan, dan kawasan kumuh yang luasnya 280 hektare bisa terus berkurang,” kata Luthfi.

Program Rutilahu telah berjalan sejak 2014 dan terus berkembang menyesuaikan dinamika lapangan, termasuk perubahan kondisi fisik bangunan serta kebutuhan masyarakat.

Setiap unit Rutilahu menerima bantuan senilai Rp25 juta. Selain pembiayaan dari APBD, program tahun 2025 juga didukung oleh sejumlah mitra yaitu BSPL Pemerintah Pusat (111 unit), CSR Yayasan Budha Suci yang berkomitmen perbaiki 500 unit (progres 250 unit), dan kolaborasi CSR perusahaan dan lembaga lainnya

Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, total perbaikan unit Rutilahu yang tersentuh sepanjang 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.

“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” ungkap dia.

DPKP memastikan program Rutilahu tetap menjadi prioritas pada tahun 2026. Meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar, pihaknya tetap menargetkan penuntasan 1.800 sampai 2.000 unit.