Gunungkidul Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Turunkan Stunting

GUNUNG KIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Stunting sebagai bagian dari evaluasi akhir tahun. Dalam pertemuan yang berlangsung di Dinas DPMKP2KB pada Jumat (28/11/2025) tersebut, Wakil Bupati Gunungkidul hadir untuk membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan. Rakor ini menjadi agenda terakhir TPPS Kabupaten di tahun 2025 dengan fokus khusus pada penanganan baduta stunting.

Kepala Dinas DPMKP2KB, Sujarwo, dalam laporannya menjelaskan bahwa setiap Rakor sepanjang tahun ini selalu mengusung tema tertentu agar pembahasan lebih terarah. Ia juga menekankan pentingnya pengaktifan posyandu secara berkelanjutan serta penguatan koordinasi antara puskesmas, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Panewu Anom selaku Ketua Harian TPPS di tingkat kapanewon.

“Harapan kami, semakin tinggi angka Deteksi Dini dan Pelayanan Stunting (DPS), maka prevalensi stunting akan terus menurun,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa Rakor ini bukan pertemuan formal biasa, tetapi ruang evaluasi, refleksi, serta akselerasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah percepatan penurunan stunting.

“Stunting bukan hanya persoalan fisik anak yang pendek, tetapi indikator kegagalan pembangunan sumber daya manusia secara multidimensi. Ini adalah ancaman bagi masa depan generasi penerus yang menentukan daya saing Kabupaten Gunungkidul,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa prevalensi stunting di Gunungkidul masih membutuhkan perhatian serius. Tantangan lapangan terkait kesehatan, pola asuh, sanitasi, hingga ketahanan pangan keluarga harus ditangani secara bersama-sama.

Wakil Bupati kemudian menegaskan tiga hal utama. Pertama, kolaborasi adalah kunci karena isu stunting tidak bisa ditangani oleh satu OPD saja. Sinergi diperlukan dari tingkat kabupaten hingga kalurahan. Kedua, intervensi harus spesifik dan berbasis data, memanfaatkan informasi dari puskesmas, TPPS kapanewon, dan kader PKK agar penanganan tepat sasaran, mulai dari gizi ibu hamil hingga akses air bersih dan sanitasi layak. Ketiga, edukasi dan perubahan perilaku menjadi fondasi penting melalui pemahaman 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pola asuh yang benar, serta perilaku hidup bersih yang diperkuat oleh peran posyandu dan kader PKK.

Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah, panewu, dan pemangku kepentingan terkait untuk terlibat aktif, berinovasi, mengelola anggaran secara efektif, serta melaporkan kendala yang dihadapi agar dapat ditangani bersama.

“Kita memiliki tanggung jawab moral memastikan setiap anak di Gunungkidul tumbuh optimal, bebas dari stunting, dan menjadi generasi yang cerdas, sehat, serta berdaya saing,” tegasnya.

Rakor TPPS ditutup dengan sesi pembahasan dan penyampaian masukan dari peserta, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul.