Singapura Desak Google dan Apple Hentikan Penipuan Berkedok Lembaga Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas untuk memberantas penipuan digital yang semakin meningkat di negara-kota tersebut. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Apple dan Google kini diwajibkan mencegah penyalahgunaan identitas lembaga pemerintah pada layanan perpesanan mereka.

Kedua perusahaan teknologi raksasa itu harus memblokir atau memfilter akun serta grup yang meniru lembaga pemerintah di iMessage Apple dan Google Messages. Kebijakan ini wajib diterapkan paling lambat akhir November sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan digital masyarakat.

Langkah tersebut juga mencakup perubahan cara menampilkan nama profil dari pengirim yang tidak dikenal. Pemerintah menilai penyesuaian ini penting untuk meminimalisasi peluang penipu memalsukan identitas yang tampak meyakinkan bagi penerima pesan.

Selama ini lembaga pemerintah Singapura menggunakan ID pesan "gov.sg" untuk membantu masyarakat mengonfirmasi keaslian komunikasi resmi. Namun, para penipu ternyata juga memanfaatkan format tersebut karena minimnya perlindungan teknis pada platform perpesanan.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa situasi ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka menyebut perlunya menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan iMessage dan Google Messages oleh penipu.

Jika Apple dan Google gagal mematuhi instruksi tersebut, mereka terancam dikenai denda hingga satu juta dolar Singapura. Ancaman denda ini diberikan agar perusahaan teknologi memprioritaskan peningkatan keamanan di layanan perpesanan mereka.

Google menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah Singapura.

"Kami berkolaborasi dengan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan guna membantu mencegah pemalsuan nama lembaga pemerintah," kata Google dalam pernyataannya.

Google juga menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari ancaman digital menjadi prioritas. Mereka menambahkan bahwa tujuan perusahaan sejalan dengan upaya Singapura menjaga keamanan warga selama beraktivitas secara daring.

Apple sejauh ini belum memberikan komentar terkait kewajiban baru tersebut. Namun pemerintah menegaskan bahwa perusahaan itu telah mengindikasikan kesediaannya untuk mematuhi ketentuan yang diminta.

Selain platform perpesanan, penipuan yang meniru pejabat pemerintah juga marak di media sosial. Kepolisian Singapura sebelumnya telah memerintahkan Meta sebagai pemilik Facebook untuk menindak tegas akun dan halaman palsu yang menyamar sebagai otoritas resmi.

Pemerintah menyebut bahwa pola penipuan yang semakin canggih menuntut kerja sama erat antara regulator dan perusahaan teknologi. Dua kalimat ini menegaskan urgensi pendekatan terpadu untuk memberantas penyalahgunaan identitas digital pemerintah.

Singapura menjadi salah satu negara yang paling agresif menindak penipuan berbasis teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu terus mengembangkan kebijakan baru untuk memastikan keamanan digital tetap terjaga.

Tekanan terhadap perusahaan teknologi global dilakukan demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Pemerintah menilai bahwa platform digital yang aman adalah kunci dalam mencegah kerugian masyarakat akibat manipulasi online.