Kepulauan Marshall Dihantui Limbah Nuklir Masa Lalu

"Kami adalah negara (yang menghasilkan) lebih sedikit emisi karbon, tetapi negara-negara besar menyumbang banyak," kata pemilik tanah John Zedkaia.

"Saya pikir mereka benar-benar perlu meningkatkan upaya, karena sebentar lagi kami akan menjadi salah satu negara pertama (yang) tenggelam."

Ancaman iklim diperparah oleh warisan uji senjata nuklir AS. Pada 1946–1958, AS melakukan 67 uji bom atom di kepulauan itu, meninggalkan cemaran radioaktif yang luas.

Pada akhir 1970-an, tim pembersih mengumpulkan sekitar 100.000 yard kubik tanah tercemar dan 6.000 yard kubik puing radioaktif dari bekas lokasi uji di Atol Enewetak dan menempatkannya di kawah tanpa lapisan pelindung di Pulau Runit.

Lokasi itu kemudian disegel dengan kubah yang terbuat dari 357 lapisan beton dan dikenal sebagai Kubah Runit.

Laporan Departemen Energi AS 2024 menyimpulkan bahwa meski perubahan iklim terjadi, termasuk skenario keruntuhan kubah pada 2090, paparan radiasi akan tetap rendah dan tidak berdampak pada kesehatan publik.

Namun, penduduk setempat masih khawatir, terlebih kenaikan permukaan laut semakin mendekati kubah tersebut.

Senator Enewetak Jack Ading meragukan jaminan dari pemerintah AS. Dia mengatakan, karena kubah itu dibangun tanpa lapisan dasar, bisa saja telah terjadi kebocoran yang mencemari ekosistem laut sejak lama.

Sekitar separuh dari 200 penduduk Enewetak telah pindah ke Hawaii atau Majuro untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan layanan kesehatan yang lebih baik, kata Ading.

Pada COP30 di Brazil, Kepulauan Marshall mengangkat isu warisan nuklir AS dalam konteks keadilan iklim yang lebih luas.

Namun, ketidakhadiran AS sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia membuat banyak penduduk Marshall frustrasi.

Pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan dilanjutkannya uji nuklir tanpa menyebut lokasinya, semakin mengusik masyarakat yang masih hidup dengan konsekuensi pengujian masa lalu.

Direktur Institut Nuklir Kepulauan Marshall Kenneth Kedi mengatakan dua tantangan terbesar negara itu — perubahan iklim dan ketidakadilan nuklir —semakin saling berkaitan.