Teheran Bertekad Lindungi Kedaulatan dari Tekanan Sanksi AS

TEHERAN - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menegaskan Teheran akan melindungi kepentingan nasionalnya dari kemungkinan sanksi Amerika Serikat (AS) terkait kerja samanya dengan Rusia karena langkah pembatasan Washington itu tetap berdampak negatif.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” kata Baghaei dalam sebuah pengarahan, Ahad (23/11) .

“Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” tambahnya.

Baghaei menjelaskan bahwa Iran terus bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir damai. Ia menambahkan bahwa kedua negara juga tengah membahas langkah untuk memperkuat kolaborasi di sektor nuklir.

Pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat sanksi terhadap Rusia akan mengenakan sanksi berat kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, dan Iran berpotensi masuk daftar tersebut.

Baghaei menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban perjanjian nonproliferasi senjata nuklir dan peraturan nasional.

Menurutnya, keputusan terkait kerja sama dengan IAEA itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Ia juga menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan status cadangan uranium kepada badan tersebut.

Baghaei mengatakan kebijakan itu akan memperumit keadaan, namun menekankan tidak ada kebuntuan dalam dialog antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus lalu, negara-negara E3, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai dimulainya mekanisme pemulihan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya dicabut dalam perjanjian nuklir 2015.

Pada September, Dewan Keamanan kembali memberlakukan sanksi tersebut, termasuk larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pelarangan penjualan senjata konvensional berat dan teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing Iran. Ant/RIA Novosti