Yogyakarta Siaga Sampah! DLH Pasang Timbangan Digital Jelang Lonjakan Nataru

YOGYAKARTA - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memasang timbangan digital di depo-depo sampah untuk memantau volume timbulan sampah yang berpotensi meningkat.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pengangkutan dan pengelolaan sampah tetap terkendali di tengah lonjakan aktivitas warga dan wisatawan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko menyebut pemasangan timbangan digital untuk pendataan dan memastikan alur pengangkutan sampah terkendali.

"Baru terpasang di delapan titik. Targetnya 13 titik (depo sampah)," kata dia saat diskusi terkait pengelolaan sampah di DIY di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Kamis.

Delapan depo yang telah dipasang timbangan digital saat ini adalah Depo Lapangan Karang, THR, Pura Wisata, Argolubang, Mandala Krida, Pringgokusuman, Nitikan, Utoroloyo, dan Sorosutan.

Haryoko mengatakan seluruh pemasangan timbangan digital ditargetkan rampung pada Desember 2025, termasuk satu lokasi yang belum dipasangi perangkat, yakni depo di dekat RRI Kotabaru, Yogyakarta.

Menurut dia, timbangan digital dipasang untuk memastikan pencatatan volume sampah harian di setiap depo.

Alat itu tidak digunakan sebagai pembatas tonase, melainkan untuk mengetahui realitas volume timbulan sampah secara lebih akurat.

"Tidak ada batasan sebenarnya. Jadi, timbangan lebih untuk mengukur, kaitannya dengan realitas, sebenarnya berapa sih dari sampah kita. Intinya untuk pendataan," ujarnya.

Menjelang Nataru, lanjut Haryoko, DLH Kota Yogyakarta masih mendapat dukungan DLHK DIY untuk pembuangan sampah ke TPST Piyungan, Bantul.

DLH Yogya mengajukan kuota 300 ton per minggu untuk pengangkutan selama periode tersebut.

Haryoko menyebut kuota itu mencukupi meskipun rata-rata produksi sampah harian Kota Yogyakarta mencapai sekitar 200 ton karena sebagian ditangani melalui unit-unit pengolahan.

"Tidak hanya kemudian mengandalkan TPA saja. Kami optimalkan juga di unit pengolahannya," kata dia.

Ia memastikan kuota 300 ton per minggu itu akan berlaku hingga awal Januari 2026.