BPBD Kalimantan Utara Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan

TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memetakan wilayah rawan, meningkatkan pemantauan titik panas, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.

“Lokasi rawan sudah kami petakan. Dengan begitu, tim bisa lebih cepat diarahkan jika ada indikasi kebakaran,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sekaligus Manajer Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltara Rony Haryanto di Tanjung Selor, Jumat (14/8).

Menurut dia langkah tersebut dilakukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

BPBD, lanjut dia, juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat dalam mencegah munculnya titik api, khususnya dari aktivitas pembukaan lahan.

“Pembukaan lahan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara membakar. Kami mengimbau kepala desa dan camat serta masyarakat ikut mengawasi serta memastikan kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara aman,” katanya.

Rony menyebutkan ada sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla se-Kaltara, di antaranya Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, dan Kota Tarakan.

Di Malinau, sebutnya, yaitu kawasan Malinau Selatan dan Malinau Hulu termasuk wilayah yang perlu mendapat perhatian, sementara di Bulungan salah satunya di Apung.

Data tersebut, katanya, berdasarkan hasil pemantauan kondisi wilayah yang dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan data satelit dan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Data tersebut menjadi salah satu dasar BPBD dalam menentukan wilayah yang membutuhkan pengawasan lebih,” ujar Rony.

BPBD Kaltara juga memperkuat patroli dan sosialisasi bersama BPBD kabupaten/kota, TNI-Polri, pemerintah desa, serta pihak perusahaan yang memiliki sarana pemadam kebakaran.

Rony mengatakan kesiapsiagaan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait.

“Pemprov Kaltara telah mengajukan bantuan peralatan karhutla untuk BPBD provinsi dan lima kabupaten/kota, termasuk dukungan Dana Siap Pakai (DSP),” ungkapnya.