Kemnaker Luncurkan Paltform ‘Lapor Menaker’ untuk Aduan Ketenagakerjaan Digital

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan kanal informasi dan pengaduan digital bernama “Lapor Menaker”. Platform ini memudahkan masyarakat melaporkan berbagai persoalan ketenagakerjaan dengan cepat dan transparan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kanal tersebut telah dirancang cukup lama dengan persiapan matang.

“Kami yakin, ketika kanal ini dibuka, akan banyak sekali informasi yang masuk,” ujarnya di Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut dia, Lapor Menaker akan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti laporan publik. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait norma kerja, K3, pengupahan, hingga jaminan sosial.

Selain itu, pengaduan mengenai pelaksanaan program magang dan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan juga dapat dilaporkan. Yassierli menyebut, sebelum peluncuran resmi, sistem ini telah menjalani tahap uji coba.

“Sebenarnya sebelum official ini kita juga sudah uji coba. Ternyata dalam seminggu uji coba sudah ada sekitar 600 laporan,” kata dia.

Ia memastikan, seluruh laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional.

“Laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti sesuai domainnya, termasuk melibatkan Polri jika diperlukan,” ujar dia.

Dengan hadirnya kanal digital ini, pemerintah ingin menyatukan seluruh saluran pengaduan masyarakat dalam satu sistem nasional.

“Kami ingin membuka sekat informasi dan memastikan setiap laporan bisa ditangani cepat,” kata Yassierli.

Ia mengatakan, platform ini menjadi bukti komitmen Kemnaker terhadap transparansi dan kecepatan layanan publik. Ia mengatakan, digitalisasi aduan dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menilai kanal ini penting bagi perlindungan pekerja.

“Platform ini dibuat untuk memastikan hak-hak pekerja dapat dipenuhi dengan baik,” ujar dia.

Ismail menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

“Negara wajib memastikan kepatuhan perusahaan dan melindungi kesejahteraan tenaga kerja,” kata dia.