Gubernur Pramono Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Dorong Pemerintahan Digital yang Terbuka dan Efisien

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan Portal Satu Data Jakarta di Gedung AA Maramis, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/11). Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting bagi Pemprov DKI dalam mewujudkan pemerintahan digital yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.

Acara ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai pengembangan statistik sektoral serta penerapan Satu Data Indonesia. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk memperkuat sistem keamanan pengelolaan data publik Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam memperkuat transformasi digital Jakarta. Ia menilai bahwa penguatan ekosistem digital menjadi langkah penting agar Jakarta mampu bersaing di level global.

"Jakarta harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penguatan ekosistem digital adalah kunci agar Jakarta mampu bersaing dengan kota besar dunia, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dari budaya kerja yang inovatif dan berbasis data," ujar Pramono.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran Portal Satu Data Jakarta akan mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berdasarkan data faktual. Selain itu, portal ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

"Portal ini diharapkan menjadi terobosan penting agar setiap proses pembangunan didukung data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan begitu, kebijakan publik bisa dirumuskan lebih presisi dan layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga," jelasnya.

Menurut Pramono, transformasi digital Jakarta harus berlandaskan dua prinsip utama: keandalan data dan keamanan data. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPS dan BSSN merupakan langkah strategis untuk memastikan data publik Jakarta tetap terjaga dan terpercaya sesuai standar nasional.

Kerja sama ini diharapkan mampu menjadikan Portal Satu Data Jakarta sebagai sumber informasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga aman dan kredibel bagi publik maupun pemangku kebijakan. Portal ini menjadi instrumen penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengajak seluruh aparatur Pemprov dan masyarakat agar menjadikan peluncuran portal tersebut sebagai awal budaya baru dalam pengelolaan data di Jakarta. Ia menekankan pentingnya menjadikan data sebagai fondasi utama dalam setiap proses perumusan kebijakan publik.

"Kini saatnya data menjadi dasar utama setiap pengambilan keputusan. Semoga langkah ini menjadi pijakan kuat bagi Jakarta untuk terus tumbuh sebagai kota global yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan bahwa pengembangan Portal Satu Data Jakarta sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ia menyebut, data dari portal tersebut sudah terhubung secara langsung dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola oleh Bappenas.

"Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari komitmen kinerja setiap kepala perangkat daerah. Kita telah membangun sistem pengumpulan dan penyaluran data yang efektif, matang, dan terstandarisasi di seluruh lini pemerintahan," ujar Budi.

Portal Satu Data Jakarta hadir dengan tampilan yang mudah digunakan, baik untuk pencarian, akses, maupun pemanfaatan ulang data oleh publik. Langkah ini menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini, portal tersebut telah menghimpun 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 lembaga lainnya, yang mencakup 30 topik strategis mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Semua data tersebut dikelompokkan ke dalam 22 bidang sektoral yang dikelola lintas instansi untuk memastikan keterpaduan dan akurasi informasi publik Jakarta.