SOP Pengelolaan Lemah, Limbah Dapur MBG Rusak Tanaman Petani

“Kalau kita bicara nasional, program utama dan prioritas negara adalah ketahanan pangan. MBG itu menyusul. Jadi munculnya MBG ini tidak boleh mengganggu program ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegasnya.

Maka dari itu, Kanang mendesak, pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) tegas untuk semua dapur MBG di Indonesia.

SOP tersebut harus mencakup keharusan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang layak, izin lingkungan resmi, dan pengawasan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Harus ada SOP yang tegas terkait tata kelola dapur MBG, termasuk IPAL wajib, izin lingkungan, dan pengawasan berkala dari DLH. Ini penting agar kasus seperti di Ngawi tidak terulang,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya SOP yang ketat, setiap penyelenggara dapur MBG akan memiliki pedoman teknis dalam mengelola limbahnya. Ia menilai, selama ini pelaksanaan program MBG di daerah terkesan terburu-buru tanpa perencanaan lingkungan yang matang.

“Kalau semua dapur MBG punya SOP yang sama dan diawasi, maka tidak akan ada lagi kasus seperti ini. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” katanya.

Kanang juga meminta, agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Jawa Timur, termasuk aspek teknis dan perizinan lingkungan. Ia menilai langkah itu penting agar kebijakan sosial pemerintah tidak berdampak negatif pada sektor pangan.

Tidak hanya itu saja, Ia berharap, pemerintah segera membentuk tim terpadu lintas instansi untuk menyusun SOP nasional yang mengatur tata kelola dapur MBG secara komprehensif, mulai dari desain dapur, sistem IPAL, manajemen limbah, hingga evaluasi rutin.

“Pengawasan itu wajib, bukan insidental. DLH harus aktif memeriksa kelayakan lingkungan setiap dapur MBG. Jangan sampai kasus seperti di Ngawi ini baru ramai setelah petani menjerit,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.