Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

SOP Pengelolaan Lemah, Limbah Dapur MBG Rusak Tanaman Petani

16 Rabu, 05 Nov 2025, 23:59 WIB | Oleh: Tim Redaksi
SOP Pengelolaan Lemah, Limbah Dapur MBG Rusak Tanaman Petani SOP Pengelolaan Lemah, Limbah Dapur MBG Rusak Tanaman Petani Doc: Antara
Ket. Ilustrasi - Petugas kebersihan mengambil sisa sampah makanan MBG dari dapur SPPG Kemang, Jakarta.

JAKARTA – DPR RI menyoroti masalah pembuangan limbah dapur makan bergizi gratis (MBG) Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang menduga pembuangan limbah dapur ke saluran irigasi pertanian itu menyebabkan tanaman padi warga terganggu pertumbuhannya sekaligus membuat air irigasi berubah warna dan berbau menyengat.

Dirinya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas, terkait pengelolaan limbah dapur MBG.

Menurutnya, persoalan limbah dapur MBG ini bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut kepentingan strategis nasional karena berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dia menilai program MBG merupakan inisiatif baik dari pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, namun pelaksanaannya di lapangan tidak boleh merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas pertanian rakyat.

“Program nasional yang utama adalah kedaulatan pangan. Apapun langkahnya itu tidak boleh mengganggu ketahanan pangan. MBG boleh jalan, tapi jangan mengganggu,” tegas Kanang dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (5/11).

Dirinya menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan, air limbah dari dapur MBG telah mencemari saluran irigasi pertanian. Air yang sebelumnya jernih kini berubah warna, mengeluarkan bau menyengat, dan menimbulkan busa di permukaannya.

Beberapa petani juga melaporkan bahwa tanaman padi mereka tumbuh tidak merata dan sebagian mulai mongering.

“Setelah dilihat, pembuangan ini menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak merata dan mulai dirasakan dampaknya. Limbah langsung seperti ini harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Dia menilai, akar persoalan ini terletak pada lemahnya perencanaan dan pengawasan program MBG di daerah.

Pengelola dapur, jelasnya, terlalu fokus pada proses memasak dan distribusi makanan tanpa memperhitungkan sistem pengelolaan limbah.

“Dapur ini tidak direncanakan dengan baik. Mereka hanya memasak sampai matang dan diterima siswa, padahal yang seharusnya diperhitungkan adalah bagaimana limbahnya dibuang ke mana dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” ujar mantan Bupati Ngawi dua periode itu.

Kanang pun menegaskan, secara nasional pemerintah menempatkan program ketahanan pangan sebagai prioritas utama.

Oleh sebab itu, pelaksanaan program MBG meskipun penting bagi peningkatan gizi anak sekolah tidak boleh dijalankan dengan cara yang mengganggu kedaulatan pangan.

“Kalau kita bicara nasional, program utama dan prioritas negara adalah ketahanan pangan. MBG itu menyusul. Jadi munculnya MBG ini tidak boleh mengganggu program ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Ekonomi
Menaker : Mekanisme Upah Mi...
Luar Negeri
Russia-UEA Dorong Keamanan ...
Luar Negeri
ASEAN dan Tiongkok Perkuat ...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +