Soroti Kelangkaan BBM Swasta dan Penurunan Kualitas, Pengamat Tekankan Pentingnya Komunikasi ke Masyarakat sebagai Bagian Menjaga Ketahanan Energi dan Ketahanan Negara

JAKARTA - Pemerhati migas sekaligus dosen Luar Biasa di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Leo Herlambang baru-baru ini menyoroti persoalan subsidi BBM yang dikaitkan dengan ketahanan energi dan ketahanan negara. 

Dalam catatannya, praktisi bisnis dan pasar modal ini mengatakan, subsidi menjadi diskusi menarik apalagi jika dikaitkan denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggap sebagian pihak kurang sehat. 

"Mengapa kurang sehat ya karena defisitnya terus membesar. Dari informasi terakhir pertengahan oktober, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang."

Hingga akhir Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 218 triliun rupiah atau 43,7 persen. Menurutnya, memahami subsidi ini menjadi penting, karena sangat sensitif, khususnya  yang terkait dengan kebutuhan orang banyak. 

"Keliru menerapkan, dapat membakar emosi masyarakat. Apalagi hidup di zaman yang dengan sangat mudah media sosial diakses masyarakat. Kejadian kelangkaan  seperti LPG melon subsidi tiba-tiba, kelangkaan solar tiba-tiba, kelangkaan pupuk tiba-tiba, adalah beberapa contoh barang subsidi yang mudah memicu keresahan bahkan memacu kemarahan masyarakat. Kelangkaan itu, bisa jadi memang langka, atau ada yang membuat langka."

"Kalau langka disengaja pemerintah nampaknya tidak mudah dilakukan, karena pemerintah butuh stabilitas politik. Kalau langka disebabkan oleh pihak yang ingin menganggu stabilitas bisa dijadikan dugaan," ujarnya lewat sebuah pernyataan. 

Dia melanjutkan, dalam praktek penyaluran subsidi tidaklah mudah. Khususnya subsidi atas barang yang bergerak seperti LPG, bensin dan pupuk. Untuk subsidi barang yang tidak bergerak seperti listrik dan angkutan relatif mudah dikontrol karena langsung dalam kendali BUMN yang mendapat penugasan, sebagaimana yang masyarakat juga sudah ketahui melalui media, terjadinya penyelewengan barang subsidi banyak dilakukan. 

"Contoh mengambil gas LPG melon 3 kiloan dimasukkan oleh pihak tertentu ke gas elpiji yang 12 kilogram bahkan ke yang 50 kilogram. Pupuk subsidi di masyarakatpun juga tidak bisa langsung didapat para petani yang membutuhkan. Para pengambil keuntungan subsidi diduga menjadi salah satu pihak yang membuat kondisi kelangkaan," tegasnya. 

Kekuatan media dalam satu sisi juga ada yang mampu membuka tabir penyelewengan subsidi. Namun di pihak lain kekuatan media massa juga mampu mem-framing bahwa kelangkaan itu karena dilakukan oleh pemerintah, padahal pemerintah telah membuat regulasi penyaluran subsidi. Simpulan awal bahwa subsidi atas barang yang bergerak menjadi tidak tepat sasaran.  Bagaimana mengatasinya menjadi tantangan tersendiri.

Subsidi dapat berupa subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi biasanya dikaitkan dengan BBM, seperti solar, premium, pertalite, LPG, bahkan sampai Listrik. Subsidi non energi misalnya, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, subsidi PSO (Public Service Obligation), subsidi perpajakan dan lain-lain yang diatur regulasi.

Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga perekonomian suatu negara. Mengapa ? Karena subsidi pemerintah dapat dapat menjadi bagian pembentuk harga-harga komoditas di tingkat masyarakat atau mikro ekonomi. Jika regulasi subsidi diberikan ke Perusahaan, subsidi dapat mempengaruhi harga komoditas baik sebagi harga input mauput harga output. Dalam praktek bisnis manufaktur adalah yang mempengaruhi COGM (Cost of Goods Manufactured) , bahkan sampai COGS ( Cost of Good Sold) -nya. 

Apa sebenarnya tujuan pemerintah memberikan subsidi, tidak lain di antaranya untuk pemerataan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai langkah stabilisasi harga dan tujuan lain yang menjaga stabilitas perekonomian. 

Meski memiliki dampak positif, dalam sebuah penelitian disampaikan bahwa subsidi juga memiliki risiko eksternalitas yang negatif. Diantaranya, subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena konsumen membayar barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. 

"Risikonya, konsumen tidak hemat dalam mengonsumsi barang subsidi. Subsidi juga menyebabkan penggunaan sumber daya untuk produksi barang menjadi boros, karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada opportunity cost. Di sisi lain, subsidi menyebabkan distorsi harga atau gejolak harga yang sulit dikendalikan."