Luas Panen Menyusut Akibat Dampak Kemarau, Produksi Beras Diproyeksi Turun

Penurunan proyeksi luas panen dan produksi padi pada triwulan III 2026 akibat meluasnya kekeringan menjadi peringatan dini bahwa ketahanan pangan nasional menghadapi tekanan.

JAKARTA – Penurunan luas panen padi pada triwulan III menjadi sinyal bahwa musim kemarau mulai memberikan tekanan terhadap sektor pangan nasional. Meluasnya titik kekeringan berpotensi mengurangi produktivitas lahan dan menekan volume produksi, sehingga dapat memengaruhi ketersediaan pasokan beras pada musim panen berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan potensi luas panen padi nasional pada triwulan III 2026 diperkirakan mencapai 3,15 hektar (ha) atau turun 1,26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Sebagai dampaknya, BPS memproyeksikan produksi padi selama Juli-September 2026 mencapai 16,25 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 0,90 persen (yoy), sementara potensi produksi beras mencapai 9,36 juta ton, turun 0,88 persen (yoy).

“Ramalan berdasarkan sistem kerangka sampel area ini tentu dapat berubah bergantung kondisi pertanaman padi selama tiga bulan ke depan. Seperti ada serangan hama, banjir, kekeringan, ataupun waktu realisasi panen petani yang berubah,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono dalam rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta, Senin (3/8).

Kondisi ini menuntut langkah antisipatif, termasuk melalui optimalisasi irigasi, agar risiko gejolak harga dan gangguan terhadap ketahanan pangan dapat diminimalkan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga akhir Juli lalu telah menangani 294 titik kekeringan akibat el nino di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 180 titik kekeringan di daerah irigasi (sawah) dan 114 titik kekeringan di kawasan permukiman.

Dari jumlah tersebut, 202 titik atau 68,7 persen telah selesai ditangani, sedangkan 92 titik lainnya masih dalam proses penanganan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air irigasi, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian nasional di tengah musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat berbagai langkah untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, dengan fokus mencari sumber air tanah baru guna menjaga pasokan irigasi dan produktivitas sawah. “Yang kita kejar sekarang adalah sebanyak-banyaknya mendapatkan sumber air bawah tanah dan mengalirkannya ke sawah-sawah terdekat. Kita harus menjaga agar produktivitas petani tidak turun meskipun dalam kondisi kekeringan," kata Menteri Dody.

Manfaatkan Teknologi

Bersama BRIN, Kementerian PU memanfaatkan teknologi isotop untuk menelusuri potensi air bawah tanah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis teknologi. Dari 180 titik kekeringan di daerah irigasi, sebanyak 160 titik telah ditangani, sementara 20 titik lainnya masih dalam proses.

Penanganan dilakukan melalui pemompaan air, normalisasi saluran irigasi, peninggian tanggul darurat, pemasangan pipa, hingga pembangunan saluran irigasi tersier. Selain itu, Kementerian PU bekerja sama dengan BMKG melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kawasan bendungan, termasuk di Bendungan Jatiluhur, untuk menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau dan mendukung target swasembada pangan.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengingatkan fenomena El Nino 2026 berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan pada sektor pertanian, sumber daya air, serta transportasi. Karena itu, dia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara efektif sebelum bencana terjadi.