Soroti Kelangkaan BBM Swasta dan Penurunan Kualitas, Pengamat Tekankan Pentingnya Komunikasi ke Masyarakat sebagai Bagian Menjaga Ketahanan Energi dan Ketahanan Negara

Leo menuturkan, kasus hilangnya BBM jenis bensin di SPBU non Pertamina, seperti Shell, BP maupun Vivo kemarin juga harus didapat dulu informasi yang lebih jelas. 

"Dalam penelusuran ternyata mereka tidak menjual karena kuota impor 2025-nya sudah habis. Jadi jatah jualannya sudah habis. Bahkan telah ditambah 10 persen dan habis juga. Semua yang dijual SPBU Non Pertamina ini BBM non subsidi."

Selama tahun 2025 lanjutnya, terdapat 4 badan usaha swasta yang mendapat kuota di hilir migas untuk non subsidi. BP-AKR mendapat kuota impor setara RON 92 sejumlah 97.107 kilo liter dan RON 98 sejumlah 11.864 kiloliter. Vivo mendapat kuota impor untuk RON 90 sejumlah 18.642 kiloliter, RON 92 sejumlah 60.857 kiloliter dan RON 98 sejumlah Rp 7.300 kiloliter. SPBU Exxon mendapat kuota impor RON 92 sejumlag 83.098 kiloliter. AKR mendapat kuota impor RON 92 sejumlah 9.400 kiloliter. Sementara Shell mendapat kuota impor RON 92 sejumlah 329.704 kiloliter, RON 95 sejumlah 119.601 kiloliter dan RON 98 sejumlah 38.674 kiloliter. 

"Mengapa bensin mereka cepat bisa habis. Salah satu indikasi adalah munculnya kasus oplosan pertalite dan pertamax di awal tahun 2025. Isu ini dianggap negatif dan membuat konsumen yang biasanya membeli BBM jenis bensin berpindah dari SPBU Pertamina ke SPBU Non Pertamina," ungkapnya. 

Dia menambahkan, SPBU Non Pertamina akhirnya kehabisan stok, karena  kuota impornya habis. Sementara BBM jenis solar di SPBU Non Pertamina masih dijual.  Kesimpilulannya adalah, masyarakat perkotaan mengurangi konsumsi bensin di SPBU Pertamina karena kurang mempercayai produk pertamina dan  pada akhirnya membeli bensin non subsidi dari SPBU Non Pertamina, meski lebih mahal.

Perlu dicatat juga bahwa SPBU Non Pertamina ini relatif hanya ada di perkotaan, yang kebutuhan atas BBM jenis bensin tinggi, karena jumlah kendaraan roda empat dan roda dua sangat banyak. Mengapa hanya di kota. Mungkin karena investasinya yang layak hanya di perkotaan. Belum tentu perusahaan Non Pertamina penyedia SPBU itu bersedia membuka di daerah, yang demand-nya belum tentu sebesar di perkotaan.  

"Apalagi diminta membuat storage atau tank farm di daerah-daerah untuk menjual bensin non subsidi."

Berbeda dengan perusahaan penyedia SPBU Non Pertamina, Pertamina harus menyediakan BBM,  ke seluruh pelosok Indonesia dan diminta harganya sama.

"Sungguh bukan pekerjaan mudah, karena membutuhkan infrastruktur Supply Chain yang memadai, baik di darat, laut, bahkan mungkin udara. Mendistribusikan minyak dan gas, juga barang subsidi ke negeri kepulauan Indonesia, bukanlah pekerjaan yang sederhana."

"Supply chain minyak dan gas itu bukan hanya terkait penyediaan, tetapi juga menyangkut ketahanan energi dan ketahanan nasional," tegasnya. 

Leo menjelaskan, terkait ketahanan energi, di Kementerian ESDM, tentu memiliki dashboard tentang posisi dan kondisi jumlah minyak dan gas yang didistribusikan di seluruh daerah di Indonesia. Di mana saja storage minyak solar, bensin, dan storage LPG. Jumlah cadangan di masing-masing daerah, untuk dipantau kemampuan memasoknya untuk berapa hari ke depan dan seterusnya. "Kekacauan distribusi minyak dan gas di suatu daerah dapat mengancam ketahanan energi daerah, yang dapat menimbulkan keresahan dan berpotensi kerusuhan."

Pada saat SPBU Non Pertamina belum menjual bensin, terdapat sebuah keresahan di akhir Oktober 2025, terkait  bensin yang konon dicampur etanol. Beredar di media sosial banyak motor yang mogok, bahkan mobil. 

"Namun kalau disimak, itu tidak terjadi di seluruh Indonesia. Kebanyakan terjadi di daerah Jawa Timur, khususnya Kawasan sekitar Surabaya, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Ini masalah kedaerahan."