Per September 2025, Bea Cukai Bali Nusra Lakukan 246 Penindakan di NTT

KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra) melakukan sebanyak 246 penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir September 2025.

“Per 30 September 2025 terjadi 246 penindakan, terdiri atas 91 penindakan kepabeanan dan 156 penindakan cukai,” kata Kepala Bea Cukai Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Syahirul Alim dalam keterangannya, di Kupang, Kamis (30/10).

Ia menjelaskan dalam periode tersebut perkiraan nilai barang yang ditindak mencapai Rp5,01 miliar dengan potensi kerugian negara senilai Rp1,50 miliar.

Pada September 2025, pihaknya mencatat sebanyak delapan penindakan kepabeanan meliputi pelanggaran larangan dan pembatasan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana lainnya.

Pada bulan yang sama, juga tercatat 23 penindakan cukai meliputi pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) tidak dilekati pita Barang yang dimusnahkan merupakan hasil serah terima dari Satgas Pamtas RI-RDTL

“Barang bukti BKC yang diduga dilekati pita cukai palsu berupa 206.281 batang rokok berbagai merek serta minuman mengandung etil alkohol sejumlah 15,51 liter berbagai merek,” kata Syahirul

Ia menegaskan upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai berkontribusi dalam mencegah peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, terutama karena NTT merupakan wilayah perbatasan antarnegara.

Sebelumnya, pada Rabu (17/9), Bea Cukai Atambua, Kabupaten Belu, bersama Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL melaksanakan pemusnahan barang hasil penggagalan penyelundupan.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil serah terima dari Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur kepada BC Atambua, meliputi pakaian bekas, kemiri kulit, kantong plastik, minuman berpemanis, bahan bakar minyak, tembakau iris, dan petasan, yang diduga akan diselundupkan ke Indonesia maupun Timor Leste.

Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi antarinstansi dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang ilegal di kawasan perbatasan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif barang selundupan.