Para Pelajar Harus Proaktif Cegah Kekerasan Anak

BANGKA BARAT - Sosialisasi kepada para pelajar untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah terus dilakukan. Kali ini dilakukan Polres Bangka Barat, Bangka Belitung. Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha di Mentok, Minggu, mengatakan Polres bersama Polsek jajaran terus memberikan penyuluhan agar masyarakat semakin memahami hukum dan bisa ikut mencegah kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak.

"Kami secara rutin terjadwal melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, TPPO, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Terakhir kita laksanakan di Kantor Camat Kelapa pada Kamis (23/10) diikuti perwakilan pelajar SMA dan SMP se-Kecamatan Kelapa," katanya. Pada kegiatan itu, kata dia, pihaknya juga mendatangkan narasumber dari instansi terkait, antara lain Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas DP3AP2KB Bangka Barat dan pejabat Kantor Urusan Agama Kelapa.

Menurut dia, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polres Bangka Barat, yang menekankan pencegahan lebih utama daripada penindakan hukum. "Penegakan hukum tentu tetap dilakukan bila diperlukan, tapi mencegah masalah sejak awal jauh lebih efektif. Kami hadir untuk mendidik, melindungi, dan mencerahkan masyarakat, terutama generasi muda,” ujarnya.

Dia berharap melalui kegiatan itu mampu meningkatkan kesadaran pelajar mengenai kekerasan terhadap anak, perdagangan orang, dan bahaya perkawinan anak, sehingga mereka dapat menghindari risiko hukum dan kekerasan sejak dini. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi wujud komitmen Polres Bangka Barat dalam membangun polisi humanis yang hadir sebagai pelindung dan pendidik masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum.

“Polisi tidak hanya hadir untuk menindak, tetapi hadir lebih awal untuk memberikan solusi dan edukasi. Dengan pendekatan ini, anak-anak dan masyarakat merasa dilindungi dan dibimbing,” katanya. Selain itu, penyuluhan juga penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama generasi muda, sehingga lingkungan menjadi lebih aman dan ramah anak.

Makassar

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, terus memperkuat langkah preventif untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini khususnya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. "Upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, komunitas hingga lingkungan keluarga," kata Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Minggu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar mencatat hingga Oktober 2025 telah menangani 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Munafri didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual, yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama.

"Pemerintah, orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga media, menurut dia, harus bergerak bersama, ujarnya. Munafri menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak, dan orang tua harus membangun komunikasi hangat dan ruang aman bagi anak, menjaga anak dari pergaulan bebas.