Sehari 10 Bencana, BNPB Kaji Munculnya Kelompok Miskin Baru

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak setiap kali terjadi bencana di Indonesia.

“Kalau kita lihat bencana apapun yang terjadi di Indonesia, yang paling terdampak memang orang-orang miskin,” kata Kepala BNPB Suharyanto selepas pertemuan dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Rabu (22/10).

Menurut dia, BNPB telah melakukan kajian mengenai potensi munculnya kelompok miskin baru akibat bencana. Berdasarkan hasil kajian itu, setiap kejadian bencana berisiko memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah rentan.

Meski tidak menjelaskan secara rinci berapa angka kemiskinan baru akibat bencana, namun diketahui berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana, mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Data BNPB tersebut menjelaskan untuk medio tahun 2023 terdata lebih dari 20.736 jiwa orang terdampak bencana tanah longsor dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik ditaksir mencapai 180,831 miliar rupiah, kerugian ekonomi sekitar 515,194 miliar rupiah, dan memicu kerusakan lingkungan seluas 7,6 ribu hektare.

Demikian halnya bencana banjir yang berdampak kepada lebih dari 109.618 jiwa dan menimbulkan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar 526,654 miliar rupiah, hingga memicu kerugian ekonomi sekitar 480,264 miliar rupiah, dan kerusakan lingkungan seluas 4,2 ribu hektare. “Jadi miskinnya bertambah. Itulah yang menjadi perhatian kami,” jelas Suharyanto.

Perkuat Kolaborasi

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi BNPB untuk memperkuat kolaborasi dengan BP Taskin dalam penanganan pascabencana, terutama dalam aspek pemulihan sosial ekonomi warga terdampak.

Kolaborasi pemulihan sosial ekonomi ini disebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga pemerintah menggunakan satu basis data terpadu, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program.

“Jangan masing-masing punya data sendiri. Kita juga akan memasukkan data bencana ke dalam sistem itu agar lebih sinkron dan bisa digunakan untuk perencanaan yang lebih baik,” ujarSuharyanto.

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara kedua lembaga.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa paradigma pemulihan pascabencana perlu diperluas dari sekadar perbaikan fisik menjadi proses rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan wilayah-wilayah agraris yang terdampak bencana dapat diarahkan menjadi kawasan industri pertanian yang lebih modern melalui pembentukan koperasi, pengolahan hasil panen, serta integrasi rantai pasok pertanian dan pangan.

Untuk itu, Budiman menegaskan pendekatan ini memungkinkan masyarakat terdampak untuk tidak sekadar kembali normal, melainkan bertransformasi menjadi komunitas yang lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Ant/S-2