Lestari Moerdijat: Narasi Kepemimpinan Perempuan di Indonesia Perlu Direkonstruksi Ulang

Senada dengan Rerie, Dosen Sejarah Universitas Gadjah Mada Dr. Mutiah Amini mengatakan, hampir 100 tahun dalam hal kepemiminan perempuan, PR-nya tidak berubah-ubah. “Ternyata kita menghadapi permasalahan yang sama, termasuk persoalan-persoalan sosial.”

Dia mengingatkan, bangsa ini tidak bisa mewariskan sesuatu yang saat ini dihadapi para perempuan di Indonesia.

Fanda Puspitasari, Feminis Muda dari Institut Sarinah, menambahkan dulu Kowani berani berpolitik etik dan praktis untuk bangsa. Kini harus dikembalikan ke posisi itu.

Ia mengajak semua pihak merangkul anak muda ke dalam Kowani dan menjadi aspirasi atau menjadi kepentingan dari anak-anak perempuan muda di Indonesia. "Mereka akan menjadi sumber daya yang besar bagi bangsa ini,” ujarnya.

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Rita Serena Kolibonso menambahkan, perjuangan perempuan di Indonesia penuh dengan air mata dan darah. Kematian ibu akibat melahirkan masih tinggi. Ke depan ini harus bisa diatasi.

Selain itu kekerasan dan persekusi terhadap perempuan tidak boleh lagi terjadi.

Menutup diskusi, Wartawan Senior Saur Hutabarat mengatakan perlu untuk melihat Jepang. Negeri itu resmi memilih perdana menteri (PM) perempuan pertama, Sanae Takaichi.

Padahal, empat tahun lalu, Prof. Mikiko Eto menerbitkan buku, Women and Political Inequality in Japan yang mengutip data pada 2019, di mana Jepang berada pada peringkat 164 dari 193 negara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen.

“Jepang menjadi pembelajaran bahwa perempuan Indonesia dapat memiliki pemimpin tertinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama apabila menggerakkan seluruh energi,” ujarnya.