Belanja Kemenkes di NTT Capai Rp45,87 Miliar Triwulan I, Dukung Layanan Kesehatan dan Pendidikan

KUPANG - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi belanja Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut mencapai Rp45,87 miliar atau 16,32 persen dari total pagu Rp281,13 miliar pada triwulan I 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa (21/4), mengatakan realisasi tersebut tumbuh 14,34 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan menunjukkan kinerja belanja yang positif dalam mendukung layanan kesehatan dan pendidikan.

Ia menjelaskan realisasi belanja tersebut terdiri atas dua fungsi, yakni kesehatan dan pendidikan.

Untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp43,87 miliar atau 19,12 persen dari pagu Rp229,50 miliar, sedangkan fungsi pendidikan sebesar Rp2,00 miliar atau 3,89 persen dari pagu Rp51,66 miliar.

Ia mengatakan pada 2026, terdapat lima program yang ditetapkan, terdiri atas empat program teknis meliputi pelayanan kesehatan lanjutan, pelayanan kesehatan primer, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta sistem ketahanan kesehatan, dan satu program dukungan manajemen.

Realisasi belanja program teknis tercatat sebesar Rp13,45 miliar atau 11,83 persen dari pagu Rp113,69 miliar, dengan pertumbuhan 50,78 persen (yoy).

“Output yang dihasilkan antara lain peningkatan sarana kesehatan, sarana pendidikan, tata kelola kelembagaan publik bidang pendidikan, serta prasarana pendidikan tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan program dukungan manajemen menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran dukungan manajemen sebesar Rp167,4 miliar hingga Maret 2026 telah terealisasi sekitar 19 persen atau Rp32,4 miliar yang digunakan untuk mendukung fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pengawasan internal dijalankan secara baik.

Menurut Adi, dengan sistem manajemen yang kuat dan akuntabel dapat memitigasi risiko pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, tidak efisien, serta yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Ia menegaskan belanja pemerintah yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi penggerak utama dalam memperkuat kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di NTT.

“Melalui peran strategis DJPb NTT dan satker lingkup Kemenkes RI di NTT, sinergi kebijakan fiskal dan sektor layanan publik terus ditingkatkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.