PM Wanita Pertama Jepang, Sanae Takaichi, Langsung Gaspol Reformasi Militer dan Ekonomi

JAKARTA - Sanae Takaichi resmi mencatat sejarah sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) itu berjanji memperkuat ekonomi, memperluas peran militer, dan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Takaichi berhasil memperoleh 237 suara di majelis rendah dan 125 suara di majelis tinggi dari parlemen dua Jepang, sehingga menjadi perdana menteri ke-104 Jepang pada era pascaperang.

Takaichi dikenal memiliki pandangan keras (hawkish) terhadap China, Korea Utara dan Selatan, serta terkait sejarah perang Jepang.

Segera setelah kemenangan Takaichi dipastikan, pejabat senior LDP menyatakan bahwa menekan inflasi dan memperkuat ekonomi akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Berikut fakta mengenai arah kebijakan Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi, yang dirangkum dari sejumlah sumber

Fokus pada pertahanan dan ekonomi

Sanae Takaichi akan memusatkan perhatian awal pemerintahannya pada ekonomi nasional serta penguatan pertahanan Jepang, yang selama ini dibatasi oleh konstitusi pasifis negara tersebut.

Takaichi berencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dengan menaikkan anggaran militer dari 1 persen menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia juga ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi, yang melarang Jepang memiliki kekuatan tempur, guna memperkuat kemampuan pertahanan negara.

Pemimpin baru berusia 64 tahun itu telah menginstruksikan para menteri dan pejabat dalam rapat kabinet pertamanya untuk menyusun sejumlah paket stimulus.

Takaichi berjanji akan segera menghapus tarif sementara pajak bensin dan menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak dari 1,03 juta yen (sekitar Rp112,62 juta), dengan mempertimbangkan masukan dari partai oposisi.
 

Bentuk pos kabinet khusus untuk warga asing

Segera setelah terpilih, Sanae Takaichi, membentuk jabatan khusus untuk urusan warga negara asing di kabinetnya pada Selasa (21/10).

Anggota parlemen konservatif Kimi Onoda ditunjuk untuk posisi baru tersebut guna mendorong masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dengan warga negara asing.

Pembentukan pos tersebut dilatarbelakangi oleh LDP dan mitra barunya, Partai Inovasi Jepang (JIP), yang pada 20 Oktober menandatangani perjanjian koalisi untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan warga asing dan membentuk jabatan menteri guna mengawasi pelaksanaannya.