Maluku Utara Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah, Gratiskan Pendidikan

TERNATE – Pendidikan memang diyakini menjadi salah satu ujung tombak menatap masa depan. Untuk itu, semua anak harus mendapat pendidikan. Itulah cita-cita Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda. Dia akan terus memberikan pendidikan gratis untuk semua siswa SMA/SMK/SLB di provinsi tersebut sebagai wujud meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program tidak ada anak Maluku Utara putus sekolah.

"Saya sudah komitmen, tidak boleh ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar iuran komite. Pendidikan adalah hak semua anak," katanya saat dihubungi dari Ternate, Selasa. Dalam bidang pendidikan, Sherly menyoroti kebijakan populis yang telah direalisasikan sejak awal masa jabatannya, yakni menggatiskan uang komite sekolah bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB sederajat, baik negeri maupun swasta.

"Untuk sekolah negeri, kebijakan ini mulai berlaku sejak April. Sedangkan sekolah swasta menyusul pada Juli. Dengan demikian seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara kini tidak lagi membayar uang komite, karena sudah ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)," ujar Sherly. Seperti diketahui, Pemprov Malut mengalokasikan Rp38 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung kebijakan tersebut dan sebagian sudah terealisasi.

Di samping itu untuk tahun depan, kata dia, alokasi akan ditingkatkan menjadi Rp50 miliar, agar program tetap berlanjut, meski daerah menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Sedangkan di sektor kesehatan, Gubernur Sherly mengumumkan bahwa Maluku Utara telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta,  dimana 100 persen warga Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meski begitu, kata dia, tingkat keaktifan peserta baru mencapai sekitar 82 persen dan pemerintah terus mendorong agar seluruh warga memanfaatkan fasilitas tersebut. "Siapa pun warga Maluku Utara yang memiliki KTP daerah ini bisa langsung mengaktifkan BPJS di rumah sakit penyedia layanan dalam waktu 24 jam, tanpa menunggu dua minggu seperti sebelumnya," kata Sherly.

Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan di 10 kabupaten/kota yang telah bekerja keras memastikan tercapainya target UHC. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.