Ekonom Tegaskan: Tambahan Saham Freeport Harus Jadi Langkah Nyata Perkuat Nilai Tambah Nasional!

Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.

‎"Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement).

"Semua kesepakatannya sudah kita secure. Sekarang tinggal melihat draf detilnya saja," katanya.

Ia menambahkan pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut dapat diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.