Ekonom Bilang Blak-blakan: Program Magang Cuma Efek Sementara, Investasi Harus Dikebut!

JAKARTA – Program magang nasional dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian karena efeknya cenderung bersifat jangka pendek.

Meski dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda secara sementara, kontribusinya terhadap pertumbuhan dan penyerapan kerja berkelanjutan masih terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat strategi investasi, terutama di sektor-sektor padat karya dan berorientasi ekspor, agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya bersifat temporer tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Sifatnya temporer karena dampaknya belum bisa meng-capture seluruh angkatan kerja baru, sehingga yang diharapkan adalah pemerintah bisa mendukung investasi untuk bisa mendorong penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam acara Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10).

Josua menegaskan bahwa peningkatan investasi domestik, terutama investasi swasta yang masuk ke sektor padat karya, menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja.

Investasi yang masuk diyakini akan mendorong penciptaan lapangan kerja secara signifikan sekaligus memperkuat produktivitas sektor manufaktur dan industri lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Investasi memang tumbuh dari tahun ke tahun. Tapi, alangkah baiknya pemerintah bisa mengarahkan kembali lagi produktivitas ekonomi kita untuk bisa ditingkatkan dan harapannya lebih baik diarahkan kepada investasi yang padat karya," kata dia.

Sejak krisis finansial Asia 1997, Josua mencatat bahwa investasi di Indonesia cenderung bergeser ke sektor padat modal dan komoditas.

Sementara investasi di sektor manufaktur padat karya menurun tajam.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengarahkan kembali investasi ke sektor padat karya agar dampaknya lebih terasa bagi penciptaan lapangan kerja.

"Kita melupakan investasi di padat karya seperti manufaktur. Sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian bisa mendekati 30 persen, saat ini kurang dari 19 persen. Jadi inilah yang sebenarnya yang harus kita putar balik," kata Josua.

Di sisi lain, kepercayaan pelaku usaha perlu dijaga melalui kepastian hukum, percepatan perizinan, dan penegakan aturan agar investor mau menanamkan modal jangka panjang. Dalam hal ini, menurut Josua, reformasi struktural juga menjadi fondasi penting.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan berusaha dan mempermudah investor.

"PP 28/2025 itu penting sekali. Dan juga bagaimana dari sisi pemerintah bisa meyakinkan investor," kata Josua.