Airlangga: Negosiasi Tarif RI-AS untuk Komoditas Strategis Terhambat “Government Shutdown” AS

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau US government shutdown menghambat proses negosiasi tarif antara Indonesia dan AS.

Sebab, terang Airlangga, saat ini proses negosiasi tarif kedua negara untuk sejumlah komoditas strategis asal Indonesia masih terhenti akibat kebijakan shutdown tersebut.

“Jadi tim negosiasi berunding melalui Zoom, tetapi dengan adanya shutdown di Amerika, itu termasuk kita juga kena. Kena shutdown, artinya negosiasi sementara terhenti,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10).

Meski demikian, Airlangga mengatakan, akan segera berkomunikasi dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan negosiasi.

“Jadi mengenai jadwal belum bisa dipastikan karena pemerintah Amerika kan sekarang sedang shutdown. Jadi kita monitor perkembangan,” katanya.

Adapun dalam perundingan tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS. Airlangga menyebut sejumlah komoditas yang dimaksud, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, menjadi prioritas utama dalam negosiasi.

“Karena belum selesai semuanya, dokumennya belum selesai, maka tentu kita lihat ke depannya seperti apa. Kita sudah ada, tapi sekarang kan problemnya semua masalahnya legal scrubbing, jadi detail. Yang ini akan lebih detail daripada apa yang diumumkan secara terbuka beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Federal AS tengah memasuki masa penutupan (shutdown) yang dimulai pada Rabu lalu (1/10) menyusul perpecahan di Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan.

Hal itu menandai penutupan pemerintahan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.

Konsekuensinya, ratusan ribu pegawai federal harus mengambil cuti tanpa gaji, sejumlah layanan publik kemungkinan ditangguhkan atau ditunda, dan rilis data ekonomi mungkin juga akan terdampak.

Shutdown dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan RUU pendanaan jangka pendek yang memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu.