Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Keracunan MBG, Pengamat Sentil DKI: Evaluasi Program Gizi Gratis Jangan Ditutup-Tutupi!

📅 Minggu, 28 Sep 2025, 17:35 WIB | Oleh: Tim Penulis
Keracunan MBG, Pengamat Sentil DKI: Evaluasi Program Gizi Gratis Jangan Ditutup-Tutupi! Doc: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Ket. Ilustrasi - Sejumlah siswa menyantap makan bergizi gratis (MBG) di SDN Cipulir 01 Pagi, Jakarta Selatan.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harusnya jadi solusi gizi malah bikin polemik usai kasus keracunan mencuat di banyak daerah.

Evaluasi pun tak bisa ditunda lagi—karena kalau anak-anak terus dijadikan “kelinci percobaan” program, di mana letak jaminan keamanannya?

Langkah evaluasi ini jadi ujian serius, apakah MBG bisa benar-benar menyehatkan atau justru jadi bumerang bagi penerimanya.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio meminta pemerintah provinsi DKI terbuka soal evaluasi Program MBG imbas kasus keracunan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan program tersebut.

"Evaluasi atas program strategis ini sudah seharusnya dilakukan karena kasus keracunan sudah semakin masif," kata Hendri di Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurut Hendri, rencana pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat.

Ia menekankan bahwa evaluasi harus menyeluruh dan mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.

"Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki," katanya.

Kemudian, dia menegaskan bahwa MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik.

Karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

Karena itu, ditekankan bahwa hasil evaluasi harus transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutupi agar kepercayaan publik terjaga.

Pemerintah perlu membuka ruang bagi masukan publik untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Luar Negeri
Filipina: Struktur Apung Ti...
Luar Negeri
PBB: 58 Negara dan Wilayah ...
Luar Negeri
Korsel Desak Trump Pimpin P...
  • Jakarta Siapkan Diri Menuju Kota Berbasis AI
    Preview komentar:
    Cara buka Blokir Bank Jago lupa Password. Anda ...
    Cara buka Blokir Bank Jago lupa Password. Anda ...
  • Malasyia Mencak-mencak Kebakaran Jenggot Dimasukkan ke Dalam Kelas Dua Sepak Bola Asean
    Preview komentar:
    Jiran kita kejet-kejet tanpa bisa berbuat apa2
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
Kabar Baik untuk UMKM, Sertifikat Halal Self-Declare Dijamin Terbit dalam 1x24 Jam

Kabar Baik untuk UMKM, Sertifikat Halal Self-Declare Dijamin Terbit dalam 1x24 Jam

17 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.