Pemprov Terus Perkuat Budaya Antikorupsi

JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyatakan, Pemprov terus berkomitmen memperkuat budaya antikorupsi. Wagub menyatakan ini saat menerima penghargaan dari KPK.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meraih peringkat pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi. Ini dilakukan melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Penghargaan tersebut merupakan bukti nyata kerja tim, kolaborasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta komitmen kuat pimpinan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Piagam penghargaan diserahkan Pimpinan KPK, Johanis Tanak, kepada Rano Karno. Penghargaan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).

“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov Jakarta,” tandas Rano. Dia bersyukur, Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi.

“Ini tugas berat untuk mempertahankannya, tapi saya optimistis karena Jakarta harus bebas korupsi,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/12). Wagub menambahkan, kepemimpinan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang konsisten menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Role Model

Sistem ini telah menjadi role model seluruh jajaran. “Komitmen Gubernur menjadi teladan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama dan saling menguatkan. Itulah yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” tegasnya.

Selain kolaborasi solid antar-SKPD, peran aktif Inspektorat sebagai motor pengawasan dan penguatan integritas juga menjadi katalis utama dalam pencapaian ini. Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan bahwa Inspektorat terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal.

Dia juga melakukan pendampingan SKPD serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.

“Syukurlah, kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah kategori provinsi,” ujarnya. Dhany menambahkan, keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD.

“Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri,” lanjutnya. Menurut Dhany, upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan internal pemerintahan.

Inspektorat juga menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat. Ini dilakukan melalui kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta penguatan budaya integritas di berbagai lini pelayanan.

Dhany menjelaskan, penilaian KPK antara lain mencakup: sertifikasi asset dan pemenuhan MCSP 2025. Selain itu, kualitas edukasi antikorupsi melalui media digital. Kemudian, pemasangan media sosialisasi di area layanan public. Juga efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Ini termasuk pengaduan dari Aparat Penegak Hukum dan ­Ombudsman. wid/G-1