Waspada! BSSN Ungkap Bahaya Laten Peretasan Portal Pemerintah yang Bisa Berujung Kerentanan Baru

Banjarbaru - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa mengabaikan peretasan situs dan portal pemerintahan akan membuka celah kerentanan baru bagi peretas untuk mengakses data-data rahasia.

“Kalau abai dengan standar keamanan data, kerentanan baru akan muncul berbagai serangan siber,” kata Nugroho dalam Rakerda dan Komdiphoria 2025 Diskominfo se-Kalsel di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (25/9).

Dia menekankan bahwa kerentanan akan selalu ada baik dari oknum luar negeri maupun dari dalam negeri yang berupaya mengakses data-data penting negara.

“Sehingga perlu memitigasi setiap terjadi peretasan hingga mengkalkulasi potensi risiko ke depan agar celah kerentanan yang baru tidak terbuka. Saya rasa ini adalah pekerjaan yang tidak ada hentinya,” ujarnya.

Terlebih lagi, kata Nugroho, terkait Zero Day Attack sebuah ancaman potensial jenis serangan siber yang memanfaatkan vulnerability dalam perangkat keras yang mana sistem itu belum diketahui oleh pengembang.

Dia menjelaskan kerentanan serangan siber itu belum ditemukan saat sistem dibangun, karena baru bisa ditemukan ditemukan oleh orang yang memang pekerjaan sehari-hari meneliti.

“Serangan siber ini begitu ditemukan, dijadikan celah menyerang sistem dan aplikasi,” ungkapnya.

Dalam menghadapi berbagai ancaman serangan siber, Nugroho mengatakan perlu langkah hati-hati dengan terlebih dahulu mengisolasi kerentanan, kemudian menguji kemana saja jalur kerentanan akan mengakses sumber data.

Menurut dia, tidak semua sistem serangan siber tampil di rubrik BSSN saat mengakses langsung karena ada sistem backup, data senter hingga penghubung, jadi semua harus diuji celah kerentanan mulai dari tahap pertama hingga seterusnya.

“Jadi jangan abai dengan peretasan. Yang pasti kami di BSSN selalu monitor celah kerentanan. Kami juga bersinergi dengan pemerintah di daerah dan instansi lainnya untuk memitigasi potensi kerentanan serangan siber terhadap situs pemerintah kita,” ujar Nugroho.