FLPP Terus Nanjak, 95 Ribu Rumah Sudah Terealisasi!

JAKARTA - Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat penting karena membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. 

Program FLPP memberikan subsidi bunga yang membuat KPR lebih terjangkau dan mendorong kepemilikan rumah bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pembiayaan konvensional. 

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tercatat sebesar 95.874 unit rumah bersubsidi selama periode 1 Januari hingga 27 Mei 2025.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan realisasi tersebut sudah mencapai 43 persen dari alokasi eksisting penyaluran rumah KPR FLPP yang 220 ribu rumah subsidi.

"Kami hitung mulai 1 Januari hingga 27 Mei 2025, dari yang masih proses membangun hingga ready stock, sampai kemudian realisasi KPR FLPP sudah 137.931 (rumah), dengan total realisasi KPR FLPP ada 95.874 (rumah)," katanya di Jakarta, Selasa (27/5).

Sementara itu, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini (27/5/2025), ia menuturkan pemerintah telah membangun 178.898 ribu rumah subsidi.

Ia menyatakan jumlah tersebut termasuk rumah yang sedang dalam proses pembangunan, ready stock, hingga yang sudah direalisasikan penyaluran subsidinya dalam bentuk KPR FLPP.

Terkait penyaluran KPR FLPP secara segmentasi, Heru menyatakan terdapat sejumlah lembaga yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan telah melaksanakan serah terima kunci rumah.

Ia pun memaparkan alokasi dan capaian realisasi penyaluran setiap lembaga dan segmentasi per 27 Mei.

Segmentasi TNI AD memiliki alokasi 5.760 unit dan realisasi 583 unit, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan segmentasi guru memiliki 20 ribu unit dan realisasi 1.679 unit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan segmentasi tenaga kesehatan (nakes) memiliki alokasi 30 ribu unit dan realisasi 616 unit, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan segmentasi wartawan memiliki alokasi 3 ribu unit dan realisasi 21 unit.

Selanjutnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan segmentasi pekerja migran memiliki alokasi 20 ribu unit dan realisasi 5 unit.

Terdapat pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan segmentasi pegawai BKKBN memiliki alokasi 2 ribu unit dan realisasi 169 unit.

Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan segmentasi pegawai masing-masing memiliki alokasi 1.000 unit.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan segmentasi buruh sudah mengalami kelebihan permintaan, yakni total 40.223 unit, dengan alokasi hanya 20 ribu unit.