Harga Energi Fosil Disubsidi, PLTS Dipaksa Bersaing Secara Tidak Adil

JAKARTA – Pengembangan energi surya di Indonesia menyimpan potensi besar sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Namun, realisasinya masih terhambat oleh sejumlah tantangan struktural.

Kompleksitas kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih menciptakan ketidakpastian bagi investor, sementara proses perizinan yang panjang dan rumit menurunkan minat pelaku usaha untuk masuk lebih jauh ke sektor ini. Di sisi lain, keterbatasan akses pendanaan membuat proyek energi surya seringkali terkendala modal, khususnya bagi skala kecil dan menengah.

Dari sisi teknis, kapasitas jaringan listrik nasional masih tradisional dan belum sepenuhnya siap mengakomodasi integrasi energi terbarukan secara optimal. Minimnya tenaga kerja terampil di bidang teknologi surya semakin memperlambat pengembangan infrastruktur serta pemeliharaan sistem.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan Indonesia memiliki potensi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) layak ekonomi di atas tanah sebesar 165,9 gigawatt (GW) di 290 lokasi dan PLTS terapung di badan air sebesar 38,13 GW tersebar di 226 lokasi.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai pengembangan energi surya di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama seperti kompleksitas kebijakan dan regulasi, rumitnya perizinan, terbatasnya akses pendanaan, tradisionalnya kapasitas jaringan listrik dan minimnya pekerja teknis yang terampil. Dia menambahkan harga batas atas atau ceiling price tak sesuai dengan keekonomian proyek, subsidi energi fosil membuat harga listrik dari pembangkit fosil, seakan-akan murah sehingga menciptakan persaingan tidak sehat untuk PLTS.

“Selain itu, jaringan listrik nasional kita, yang sebagian besar masih terpusat dan beroperasi dengan sistem lama, belum sepenuhnya siap menampung energi surya dalam skala besar yang tersebar di banyak lokasi. Solusinya, kita harus segera melakukan modernisasi jaringan listrik, membangun sistem jaringan cerdas (smart grid), dan mengintegrasikan teknologi penyimpanan energi,” ujar Fabby saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 bertema ‘Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action’ di Jakarta, Kamis (11/9).

Fabby menilai komitmen pemerintah membangun 100 GW PLTS merupakan gagasan revolusioner untuk menghadirkan keadilan energi. Namun, lanjutnya, untuk mewujudkannya maka perlu mengadopsi pendekatan yang berpusat pada komunitas.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat perencanaan rinci, termasuk menetapkan standar dan kualitas sistem yang memenuhi syarat pembiayaan (bankable); menciptakan permintaan; dan membangun rantai pasok yang kuat dan menyeluruh.

Pacu Transisi

Data terbaru menunjukkan potensi teknis energi surya nasional mencapai 3.000-20.000 GW peak, namun realisasi kapasitas terpasang PLTS hingga akhir 2024 masih berada di bawah 1 GW.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menegaskan pemerintah terus mengakselerasi transisi energi dengan menjadikan PLTS sebagai salah satu pilar utama. Eniya mengungkapkan target pengembangan PLTS mencapai 100 GW, dengan 17 GW diantaranya sudah masuk dalam peta jalan pengembangan.