RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah lama dinanti akhirnya mencapai tahap krusial. RUU ini akan segera dibawa ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan bahwa sejauh ini RUU tersebut masih bersifat usulan untuk masuk ke prioritas, dan penetapan RUU tersebut sebagai usulan bakal dilakukan pada Rabu (10/9).

"Bukan keputusan, baru diajukan," kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Seperti dikutip dari Antara, Bob mengatakan bahwa usulan RUU Perampasan Aset belum sampai pada tingkat keputusan, karena Baleg DPR RI juga akan sekaligus menyusun daftar RUU untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.

"Karena kita kan nanti mau mengusulkan yang Prolegnas 2026, sekaligus. Waktunya kita sudah terbatas ya, 32 hari kerja," kata dia.

Langkah ini menandai babak akhir perjuangan untuk menghadirkan instrumen hukum yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Jika nantinya sudah disetujui dan disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, menurut Bob, Baleg DPR akan menyerahkan kepada Pimpinan DPR untuk menugaskan komisi yang akan membahasnya.

"Kita serahkan kepada pimpinan nanti," kata dia.

Teknis Pembahasan

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset bisa dibahas paralel di Komisi III DPR.

"Itu teknis. Bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan," kata Nasir.

Menurut dia, pengusulan RUU Perampasan Aset itu layaknya gayung bersambut bagi pihaknya. Karena, kata dia, terdapat macam-macam pendapat untuk membahas RUU tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa akan terlebih dahulu fokus terhadap visi yang diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto atas RUU Perampasan Aset.

"Nanti dibahas di Panja, yang penting kemauan yang ada itu dikelola dan dijaga, sehingga harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk UU, dalam hal ini DPR," kata dia.

Adapun saat ini Komisi III DPR masih dalam tahap membahas RUU tentang KUHAP yang belum rampung, meski pembahasan perubahannya sudah dilakukan dan tuntas pada Juli lalu.