Militer Nepal Ambil Alih Kekuasaan Usai Protes Massa Pecah

Ankara - Militer Nepal mengumumkan telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan pada Selasa (9/9) malam, setelah aksi protes mematikan berjalan dua hari yang menyebabkan 20 orang tewas dan lengsernya pemerintah terpilih Perdana Menteri KP Sharma Oli.

"Militer beroperasi di seluruh negeri," sebut media lokal SetoPati.

Seperti dikutip dari Antara, para tentara dikerahkan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban saat para pengunjuk rasa merusak properti publik, serta membebaskan tahanan.

Sebelumnya, komandan militer Jenderal Ashok Raj Singdel meminta masyarakat tenang dan berdialog untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di negara Himalaya itu.

Seluruh bandara dilaporkan ditutup, sementara korban luka-luka diperkirakan mencapai 350 jiwa.

Di tengah krisis, Presiden Ramachandra Paudel mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru setelah dirinya menerima pengunduran diri Oli di tengah aksi protes mematikan yang berlangsung sejak Senin.

Nepal telah mengalami peristiwa dramatis sejak Senin, setelah Oli melarang media sosial, meminta platform multinasional tersebut untuk membuka kantor mereka di negara Himalaya yang terkurung daratan tersebut.

Langkah ini memicu protes massal di ibu kota Kathmandu, dengan para pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung publik dan kantor-kantor partai politik, serta memasuki gedung parlemen sebelum membakarnya.

Para pengunjuk rasa juga membakar kediaman para pemimpin tinggi, termasuk Kantor Presiden, sementara protes keras terus berlanjut meskipun pemerintah telah mengumumkan pencabutan larangan media sosial.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penyelidikan menyeluruh dan pengendalian diri setelah aksi protes di Nepal yang menyebabkan 20 orang tewas dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

"Saya mengikuti perkembangan situasi di Nepal dengan saksama dan sangat berduka atas hilangnya nyawa," tulis Guterres di platform perusahaan media sosial AS, X, pada Selasa.

Saya mendesak dilakukannya penyelidikan, pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut dan dialog demi mencapai jalan konstruktif ke depannya," katanya.

Selanjutnya Guterres meminta aparat keamanan untuk mematuhi hukum hak asasi manusia, seraya menekankan bahwa protes "harus dilakukan dengan cara damai, menghormati kehidupan dan harta benda."

Pada Selasa malam, militer Nepal mulai mengambil alih kekuasaan.