Kerajaan Restui Taipan Anutin Charnvirakul sebagai PM

BANGKOK - Anutin Charnvirakul pada Minggu (7/9) resmi menjabat sebagai perdana menteri Thailand yang baru setelah pihak kerajaan mengeluarkan restu pada taipan dan tokoh politisi konservatif itu.

Usai diresmikan, PM Anutin menegaskan arah politiknya untuk menggelar pemilihan umum pada awal tahun 2026.

Sejak pemilu 2023, jabatan tertinggi Thailand telah dimonopoli oleh Partai Pheu Thai dari dinasti Shinawatra, sebuah kekuatan populis yang telah lama berselisih dengan kelompok pro-monarki dan pro-militer. Namun pewaris dinasti Paetongtarn Shinawatra dipecat pada Agustus lalu oleh pengadilan, dan Anutin bergegas untuk menyusun pemerintahan koalisinya sendiri untuk menyingkirkan Pheu Thai dari peta politik Thailand.

Anutin sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan, tetapi ia paling terkenal sebagai arsitek dekriminalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022.

Taipan konstruksi itu menjadi pemimpin ketiga kerajaan itu dalam dua tahun, dan telah mengambil alih kekuasaan dengan dukungan koalisi yang mensyaratkan pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru.

“Saya akan bekerja dengan kapasitas penuh, jujur, dan bermoral sesuai kepercayaan Yang Mulia, demi kepentingan rakyat dan negara,” ujar Anutin.

Masa jabatannya secara resmi dimulai setelah dukungan kerajaan dari Raja Maha Vajiralongkorn, yang dibacakan dalam upacara resmi di kantor pusat Partai Bhumjaithai milik Anutin di Bangkok.

“Yang Mulia Raja telah mengesahkan Tuan Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri mulai sekarang,” kata Arpath Sukhanunth, Sekretaris Jenderal Majelis Rendah Parlemen, saat membacakan perintah kerajaan.

Patuhi Hukum

Nama Anutin kian dikenal setelah ia sukses mengurus tanggapan pandemi Covid-19 di negara yang bergantung pada sektor pariwisata itu. Ia pernah menjadi sekutu klan Shinawatra, yang telah menjadi kekuatan dominan dalam politik Thailand sejak pergantian abad, tetapi kemudian goyah setelah serangkaian kemunduran hukum dan politik.

"Pemerintah saya akan mematuhi hukum dan tidak akan mencampuri sistem peradilan, membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya." kata Anutin pada Minggu.

Anutin meninggalkan koalisinya dengan Partai Pheu Thai pada musim panas ini sebagai bentuk kemarahan atas sikap mantan PM Paetongtarn Shinawatra selama pertikaian perbatasan dengan negara tetangga, Kamboja.

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pada 29 Agustus bahwa tindakan Paetongtarn telah melanggar etika menteri dan memecatnya setelah hanya satu tahun berkuasa. AFP/I-1