Dedi Mulyadi Desak Pemkab Bekasi Segera Belanjakan Rp1 Triliun di Kas Daerah

Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera merealisasikan belanja dari dana sebesar Rp1 triliun yang masih mengendap di kas daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Dedi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10).

Ia mempertanyakan besarnya dana yang belum dibelanjakan, sementara masyarakat masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," kata Dedi.

Ia membandingkan kondisi keuangan Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan mengalami defisit anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Dedi juga mengenang pengalamannya saat menjabat Bupati Purwakarta, ketika daerah tersebut pernah mengalami posisi keuangan minus Rp300 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun.

Menurut dia, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikelola secara optimal agar segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain melalui perbaikan jalan rusak, peningkatan sarana pendidikan, serta pembenahan fasilitas puskesmas dan rumah sakit.

Dedi juga mengingatkan Asep agar fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tidak terlibat dalam urusan bisnis, serta memastikan proses tender proyek berlangsung secara terbuka dan profesional.

"Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup," ujarnya.

Sementara itu, Asep Surya Atmaja seusai dilantik menyatakan akan menerapkan pakta integritas kepada seluruh perangkat daerah untuk memastikan pencapaian target pekerjaan dan pelaksanaan instruksi, terutama terkait penyerapan anggaran.

Ia mengatakan jajaran perangkat daerah telah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen. Evaluasi kinerja juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh perangkat daerah merespons kebutuhan masyarakat.

"Jajaran perangkat daerah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen. Apabila tidak menjalankan instruksi saya atau tidak merespons keluhan masyarakat, enam bulan sekali saya ganti," katanya.

Asep mengakui rendahnya penyerapan anggaran menjadi salah satu persoalan yang berdampak terhadap lambatnya penanganan berbagai masalah di Kabupaten Bekasi, mulai dari kerusakan jalan hingga belum memadainya fasilitas publik.

Ia memastikan evaluasi kinerja menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan yang menjadi salah satu prioritas daerah.