Demonstrasi Marak, Akademisi UGM Soroti Akar Krisis Sosial-Ekonomi

Yogyakarta – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir dinilai bukan sekadar respons spontan, tetapi lahir dari akumulasi tekanan sosial-ekonomi yang sudah lama dirasakan publik. Tuntutan yang disuarakan juga beragam, mulai dari percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga agenda jangka panjang terkait perbaikan sistem demokrasi dan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Munjid, menilai tindakan represif aparat justru menjadi faktor yang memperbesar eskalasi emosi massa. “Tindakan represif berlebihan hanya akan menambah amarah publik, karena pada dasarnya kemarahan masyarakat saat ini dipicu kondisi sosial ekonomi yang makin berat, bukan sekadar isu tunggal,” katanya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Antara Hak Bersuara dan Stabilitas Bangsa: Menelaah Demonstrasi Indonesia Terkini, Kamis (4/9) di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM.

Munjid menekankan adanya jarak semakin lebar antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Diskoneksi ini membuat aspirasi publik kerap tidak terhubung dengan proses politik formal. Ia menilai partai politik pascareformasi belum banyak berubah, fungsinya masih terjebak pada lingkaran elit. “Kalau kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, ia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab kampus dan media untuk memastikan suara kritis masyarakat tetap terdengar. Menurutnya, tanpa tekanan publik yang konsisten, kebijakan yang lahir dari lembaga politik cenderung mengabaikan kebutuhan rakyat.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai pola demonstrasi saat ini berbeda dibanding satu dekade lalu. Menurutnya, peran influencer media sosial kini lebih dominan dalam mendorong massa turun ke jalan, menggantikan posisi organisasi mahasiswa dan aktivis yang dulu lebih kuat.

Ia juga menilai bahwa sejumlah tuntutan masyarakat yang muncul telah membingkai gerakan agar lebih jelas arah dan substansinya, meski pemerintah belum sepenuhnya merespons. “Apa yang ditunjukkan saat aksi damai di Yogyakarta pada Senin lalu mencerminkan bagaimana masyarakat tetap bisa kritis dan menyuarakan pendapat dengan cara bermartabat, dan ini bisa menjadi role model bagi bangsa,” kata Alfath.

Lebih lanjut, Alfath menyoroti kegagalan reformasi kepolisian pascareformasi. Menurutnya, institusi kepolisian masih rentan dipolitisasi dan sering digunakan sebagai instrumen politik. Hal ini membuat fungsi perlindungan masyarakat tidak berjalan optimal.

Ia juga menyinggung paradoks antara kehidupan sederhana masyarakat dengan fasilitas mewah pejabat di tengah kondisi ekonomi yang kian menekan. “Negara telah gagal melindungi masyarakat, sehingga kemarahan publik muncul sebagai akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang regresif,” tegasnya.