Dedi Mulyadi Tegas: Perbaikan Infrastruktur Pascademo Jangan Ganggu Anggaran Publik!

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat demonstrasi tidak boleh mengganggu anggaran layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Jika daerah tidak sanggup, Pemprov Jabar siap turun tangan membantu perbaikan.

Pemprov Jabar, kata Dedi, telah mengkoordinasikan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat peristiwa unjuk rasa beberapa waktu ini.

"Kita koordinasikan seluruh kabupaten/kota di Jabar untuk segera lakukan perbaikan infrastruktur yang rusak karena aksi demonstrasi. Tetapi nanti alokasi untuk perbaikan infrastruktur tidak boleh juga mengganggu anggaran untuk layanan publik. Itu enggak boleh," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Apalagi, kata Dedi, sampai terjadi akal-akalan untuk perbaikan infrastruktur dengan memotong anggaran belanja kesehatan, ataupun belanja pendidikan.

"Itu enggak boleh," ujarnya.

Jikapun kabupaten dan kota tersebut tidak sanggup melakukan perbaikan mandiri, Dedi mempersilahkan untuk menyampaikan ke provinsi dan akan dibantu oleh provinsi.

"Untuk bantuan dari Pemprov kita antisipasi. Nanti kalau kabupaten-kotanya enggak sanggup, kita perbaiki oleh pemerintah provinsi," tuturnya.

Dedi Mulyadi sebelumnya memang berjanji memfasilitasi mahasiswa untuk berdialog secara terbuka dengan DPRD Jabar dan Forkopimda Jabar di Gedung Sate, Rabu ini.

Ratusan mahasiswa yang berasal dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang merupakan organisasi kemahasiswaan intra kampus hadir dan menyampaikan aspirasinya.

Sebagian besar aspirasi itu disampaikan mengenai dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset bagi koruptor, reformasi Polri, insiden gas air mata di sekitar Kampus Unpas dan Unisba, hingga tuntutan transparansi tunjangan anggota legislatif seperti DPR dan DPRD. Termasuk kritikan soal konten media sosial pimpinan daerah yang lebih banyak unsur populisme-nya.

Kegiatan ini sendiri, sebagai respon aksi demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh termasuk di Bandung.

Di Bandung akibat demo pada 29-30 Agustus 2025 sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah Jembatan Pasupati mengalami kerusakan.

Di daerah lain juga dilaporkan adanya aksi perusakan. Salah satunya di Cirebon di mana Gedung DPRD Kabupaten Cirebon dibakar, dirusak dan dijarah massa, kemudian di Tasikmalaya Gedung DPRD Kota Tasik juga mendapatkan aksi pengrusakan dan penjarahan oleh massa.