22 Halte TransJakarta Dirusak, Kerugian di Jakarta Mencapai Rp55 Miliar

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai 55 miliar rupiah.

Kerusakan itu dialami dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.

Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar 3,3 miliar rupiah, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar 41,6 miliar rupiah, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya 5,5 miliar rupiah.

Lebih lanjut dijelaskan ada 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pemprov kata Pramono sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8) dan diharapkan baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa di selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025,” kata Pramono.

Adapun dalam perbaikan, Pemprov menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi,” kata Pramono.

Tidak hanya sampai di situ, Pemprov juga mengeluarkan dana sebesar 18 miliar rupiah untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Pemerintah Tidak Peka

Besarnya kerugian itu ditanggapi Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto yang mengatakan akibat aksi massa belakangan menunjukkan dua hal, pertama kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap fasum karena lebih melihatnya sebagai representasi negara dan golongan menengah ke atas.

Kedua, disebabkan kegusaran mereka terhadap ketidakpekaan pemerintah atas kemiskinan yang terus berlanjut.

“Untuk sebagian besar golongan masyarakat yang berada pada kelas sosial bawah dengan pendidikan yang seadanya, mereka memang kurang aware bahwa sebenarnya fasilitas-fasilitas tersebut adalah milik bersama yang didirikan dari berbagai tarikan pajak ke rakyat,” jelas Bagong.

Mereka jelasnya, selama ini hanya penonton aktivitas masyarakat kelas menengah atas yang berlalu-lalang yang menggunakan berbagai fasilitas dalam kegiatan sehari-hari. Dengan pendidikan terbatas yang dimiliki, pemikiran mereka sederhana bahwa semua itu dibangun oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke atas.