Abolisi dan Amnesti: Sinyal Prabowo Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

Dua tokoh yang diberi pengampunan—Lembong dan Hasto—adalah figur yang secara simbolik mewakili ketegangan atau kutub politik yang berseberangan dengan Jokowi.

Secara politis, Jokowi berada dalam kubu Prabowo-Gibran sejak Pilpres 2024. Gibran, putra kandung Jokowi, kini menjadi Wakil Presiden.

Namun, tidak tampak indikasi bahwa Jokowi terlibat dalam proses pengampunan Lembong maupun Hasto. Sebaliknya, langkah Prabowo terlihat sebagai upaya membangun poros kekuasaan yang baru dengan fondasi dan jejaring yang independen dari pengaruh lama.

Ini menjadi semacam deklarasi politik penting. Presiden Prabowo menobatkan dirinya sebagai pemimpin dengan arah dan basis kekuasaan sendiri, bukan lagi penerus agenda Jokowi.

Langkah ini hampir pasti menimbulkan keresahan di kalangan Koalisi Indonesia Maju yang banyak diisi oleh loyalis Jokowi. Banyak dari mereka menempati posisi strategis di kabinet dan perusahaan pelat merah.

Langkah Prabowo tersebut membuka kemungkinan perombakan kabinet besar-besaran dalam waktu dekat.

Ada beberapa alasan kuat mengapa loyalis Jokowi kemungkinan besar merasa resah.

Pertama, ada risiko mereka tersingkir dari pusat kekuasaan. Jika Prabowo semakin memperluas basis politik di luar jaringan Jokowi, posisi politik para loyalis ini akan terancam.

Kedua, ini bisa menjadi preseden pembongkaran kasus-kasus kriminalisasi masa lalu dan kemungkinan pengusutan kasus-kasus korupsi yang di masa pemerintahan sebelumnya tidak disentuh.  Abolisi terhadap Lembong dan amnesti terhadap Hasto bisa membuka ruang revisi terhadap kebijakan-kebijakan hukum di era Jokowi yang dinilai tidak adil.

Ketiga, memunculkan ketidakpastian arah koalisi. Jika PDI-P—yang secara politik berseteru dengan Jokowi pasca-pilpres 2024—mulai didekati Prabowo, maka peta politik bisa berubah drastis. Akibatnya, loyalis Jokowi akan kehilangan posisi tawar.

Prediksi politik pasca-abolisi dan amnesti

Setidaknya terdapat tiga dampak yang mungkin akan terjadi setelah pengampunan ini.

Pertama, Prabowo akan melakukan konsolidasi politik untuk memperkuat diri sebagai pemilik sah kekuasaan 2024–2029.

Kedua, dibentuk koalisi baru dan perombakan kabinet. Akan muncul poros baru yang mungkin melibatkan PDI-P, bahkan kelompok teknokrat dan reformis yang profesional.