Menkeu Kencangkan Sabuk Belanja Negara, Efisiensi Jadi Mandatori

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 sebagai landasan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran. 

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah mulai diterapkan pada tahun anggaran berjalan, dan direncanakan berlanjut hingga 2026. 

Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan tata cara dan mekanisme efisiensi anggaran guna memastikan penggunaan belanja negara lebih tepat sasaran, mengoptimalkan prioritas pembangunan, serta menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

“Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi pertimbangan PMK 56/2025 di Jakarta, Jumat (8/8).

Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).

Hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Sedangkan dari jenis barang, efisiensi dilakukan terhadap:

Alat tulis kantor

Kegiatan seremonial

Rapat, seminar, dan sejenisnya

Kajian dan analisis

Diklat dan bimtek

Honor output kegiatan dan jasa profesi

Percetakan dan souvenir

Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan