Pinjol Ilegal dan Judol Merebak, Ini Jurus Pemkab Serang Perangi Penyakit Masyarakat

SERANG - Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, mengintensifkan upaya pencegahan terhadap maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) dengan memfokuskan pada penguatan literasi keuangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat umum. 

Langkah ini mencerminkan pendekatan preventif yang lebih struktural dalam menghadapi tantangan ekonomi digital yang kian kompleks. 

Melalui edukasi keuangan yang terarah, Pemkab Serang berupaya membentuk kesadaran kolektif tentang risiko serta dampak sosial dan hukum dari penggunaan layanan keuangan ilegal. 

Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan finansial masyarakat di tengah penetrasi teknologi finansial yang tidak selalu sejalan dengan perlindungan konsumen.

Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, di Serang, Minggu (3/8), mengatakan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Serang telah menetapkan sembilan program kerja utama, salah satunya berfokus pada penguatan literasi keuangan untuk mencegah jeratan pinjol ilegal dan judol.

"Tantangan TPAKD ke depan yakni memberikan pemahaman literasi keuangan terhadap masyarakat. Ini menjadi penting supaya masyarakat tidak terperangkap dengan pinjol ilegal dan judol," katanya.

Ia menegaskan, TPAKD harus membantu masyarakat untuk semakin cerdas dalam memilih dan memilah lembaga keuangan yang legal, baik bank maupun nonbank.

Untuk itu Pemkab Serang akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meningkatkan pemahaman dan inklusi keuangan di masyarakat.

"OJK akan membantu tim TPAKD Kabupaten Serang dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan maupun inklusi nya," tambah Najib.

Sementara itu Ketua TPAKD Kabupaten Serang, Febriyanto ZS, menyatakan akan bersinergi dengan OJK, Bank Indonesia (BI), dan perbankan di Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan.

"Target kita yang pertama adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus kita berdayakan," ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya akan segera menyusun jadwal dan rencana konkret untuk menindaklanjuti penguatan tingkat literasi keuangan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut ia merinci sembilan program kerja utama yang telah ditetapkan dalam rapat pleno di antaranya yakni desa keuangan inklusif, pemberdayaan UMKM, satu rekening satu pelajar, peningkatan komunikasi dan publikasi.

Kemudian, dukungan pembiayaan rumah makan umum (RMU), literasi keuangan bagi ASN, tabungan guru ngaji dan madrasah berbasis ekonomi syariah, keuangan inklusif bagi Ketua RT/RW dan kader posyandu, dan Inovasi pengelolaan sampah produktif.