Junta Myanmar Akhiri Status Darurat Menjelang Pemilu

YANGON - Pemerintah militer Myanmar mengakhiri keadaan daruratnya pada Kamis (31/7), meningkatkan rencana untuk pemilihan umum bulan Desember dimana kelompok oposisi berjanji untuk memboikot dan pemantau mengatakan akan pemilu ini akan digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer.

Militer mengumumkan keadaan darurat pada Februari 2021 saat menggulingkan pemerintahan sipil pemimpin demokratis Aung San Suu Kyi, yang memicu perang saudara di banyak pihak yang telah merenggut ribuan nyawa.

Perintah tersebut memberikan kepala junta Min Aung Hlaing kekuasaan tertinggi atas badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi ia baru-baru ini menyebut pemilu sebagai jalan keluar dari konflik.

Kelompok oposisi, termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta, telah berjanji untuk menolak pemilu tersebut, yang bulan lalu dianggap oleh seorang pakar PBB sebagai sebuah sandiwara yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaan militer yang berkelanjutan.

"Keadaan darurat dicabut hari ini agar negara dapat menyelenggarakan pemilu dalam rangka menuju demokrasi multipartai," ujar juru bicara junta Zaw Min Tun. "Pemilu akan diadakan dalam waktu enam bulan," imbuh dia.

Para analis memperkirakan Min Aung Hlaing akan mempertahankan perannya sebagai presiden atau panglima angkatan bersenjata setelah pemilu dan mengonsolidasikan kekuasaan di jabatan tersebut, sehingga memperpanjang masa jabatannya sebagai penguasa de facto.

Serangkaian pernyataan dan perintah mengumumkan bahwa "Pemerintah Persatuan" baru telah dibentuk bersama "Komisi Keamanan dan Perdamaian Nasional" untuk mengawasi pertahanan dan proses pemilu.

Keduanya akan dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang akan tetap bertindak sebagai presiden sementara, sesuai dengan perintah yang ditandatanganinya sendiri.

"Kita telah melewati bab pertama," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan di surat kabar pemerintah The Global New Light of Myanmar edisi Kamis. "Sekarang, kita memulai babak kedua," imbuh dia kepada anggota dewan administrasi junta dalam acara yang disebut surat kabar itu sebagai upacara kehormatan bagi para anggotanya.

"Pemilu mendatang akan diselenggarakan Desember ini, dan upaya akan dilakukan untuk memungkinkan semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka," lapor surat kabar itu, mengutip bagian lain dari pidatonya.

Tanggal pasti pemungutan suara belum diumumkan oleh junta, tetapi partai-partai politik sedang didaftarkan sementara sesi pelatihan mengenai mesin pemungutan suara elektronik telah berlangsung.

Pemerintah militer mengatakan pada Rabu (30/7) bahwa mereka telah memberlakukan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun untuk pidato atau protes yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian dari proses pemilu.

Sensus yang diadakan tahun lalu sebagai persiapan pemilu memperkirakan gagal mengumpulkan data dari 19 juta dari 51 juta penduduk negara itu, kata hasil sementara.

Hasilnya menyebutkan kendala keamanan yang signifikan sebagai salah satu alasan kekurangan tersebut - memberikan tanda betapa terbatasnya jangkauan pemilu di tengah perang saudara.