Daya Beli Lemah dan Pengangguran Picu Kenaikan Kemiskinan di Perkotaan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan angka kemiskinan di perkotaan pada Maret 2025 salah satunya disebabkan meningkatnya jumlah penduduk setengah pengangguran. 

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu mengatakan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,07 persen poin dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.

“Ada beberapa kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan kenaikan kemiskinan di perkotaan, yang pertama jumlah setengah pengangguran,” kata Ateng.

Setengah pengangguran jelasnya adalah para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Ia menuturkan jumlah setengah penganggur di perkotaan pada Februari 2025 meningkat 460 ribu orang dibandingkan pada Agustus 2024.

Faktor lainnya adalah kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan laki-laki di wilayah perkotaan dari 5,87 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,06 persen pada Februari 2025.

“Nah laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi, kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang di perkotaan,” kata Ateng.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan adanya korelasi antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah dengan kemiskinan, terlihat dari 59,45 persen kepala rumah tangga miskin merupakan tamatan SMP atau sederajat.

“Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi tentunya terhadap terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Sebanyak 49,01 persen kepala rumah tangga miskin bekerjanya di sektor informal,” katanya.

Selain itu, Ateng menyatakan kenaikan harga sebagian besar komoditas pangan berdasarkan harga pasar, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih, juga menjadi faktor pendorong naiknya kemiskinan di perkotaan.

Ia menyampaikan kenaikan harga barang tersebut amat mempengaruhi daya beli rumah tangga kelompok bawah, terutama kelompok rentan miskin yang cenderung mudah turun kelas menjadi kelompok miskin jika daya beli mereka melemah.

“Di kota kan sebagian besar tidak memproduksi (bahan pangan) sendiri, sehingga kenaikan harga tentunya akan berpengaruh terhadap daya belinya, terutama untuk yang rumah tangga pada kelompok bawah ataupun miskin dan juga rentan miskin,” katanya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa yang diminta tanggapannya mengatakan fenomena kemiskinan dan setengah pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia.

“Harus diakui, minimnya penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu problem serius ekonomi kita hari ini. Guncangan di sektor manufaktur yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin memperberat kondisi,”tegas Awan.