Daya Beli Lemah dan Pengangguran Picu Kenaikan Kemiskinan di Perkotaan

Oleh sebab itu, perlu stimulus fiskal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menentah (UMKM) dan koperasi untuk up scalling sehingga dapat menyerap lebih banyak lapangan kerja.

Politik anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selama ini upaya mendorong penciptaan lapangan kerja masih minim dan belum efektif.

“Perlu dukungan lebih untuk peningkatan investasi ekonomi rakyat,”tegas Awan.

Motor Ekonomi

Sementara itu, pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center

(SLC) Hafidz Arfandi mengatakan, pendekatan untuk memahami kemiskinan perdesaan dan perkotaan di BPS masih menggunakan basis kelurahan (kota) dan kabupaten (desa).

Padahal, kompleksitasnya berbeda-beda, terutama di kota-kota menengah, yang secara sifat dan administrasi kota tetapi secara ekonomi sebenarnya non industri dan sektor jasanya juga masih lemah.

“Peningkatan kemiskinan perkotaan lebih meningkat salah satunya dampak efisiensi sehingga peluang ekonomi yang berporos dari anggaran pemerintah di kota-kota menengah ini turun,” kata Hafidz.

Di wilayah non industri, keuangan daerah masih menjadi motor andalan ekonomi, berbeda misalnya di kawasan industri yang memiliki komoditas unggulan, ekonomi bisa berputar dari sektor swasta lebih besar sehingga efisiensi tidak terlalu berdampak.

Bantuan sosial (Bansos) terang Hafidz harus dibarengi langkah intervensi yang sistematis, terutama akses pendidikan, pelatihan kerja dan kesempatan untuk membangun jejaring sosial yang memungkinkan membuka kesempatan untuk berkembang.

Tanpa intervensi sistematis ketimpangan akan terus terjadi dan menjadi beban pembangunan di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi jasa-jasa padat modal berbasis high teknologi.