ICJ akan Keluarkan Putusan Penting terkait Perubahan Iklim, Efektifkah?

"Ini mungkin kasus paling penting dalam sejarah umat manusia," kata perwakilan Vanuatu, Ralph Regenvanu, saat membuka sidang selama dua minggu.

"Hasil dari proses ini akan berdampak lintas generasi, menentukan nasib bangsa seperti bangsa saya dan masa depan planet kita," ujarnya kepada panel yang beranggotakan 15 hakim.

Para pencemar utama berpendapat bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sudah memadai dan pedoman baru tentang kewajiban negara tidak diperlukan.

Perwakilan AS Margaret Taylor mengatakan kerangka kerja ini adalah "ekspresi terkini dari persetujuan negara-negara untuk terikat oleh hukum internasional terkait perubahan iklim".

Taylor mendesak pengadilan "untuk memastikan pendapatnya menjaga dan mempromosikan sentralitas rezim ini".

Pembicara dari India bahkan lebih eksplisit.

"Pengadilan harus menghindari penciptaan kewajiban baru atau tambahan di luar kewajiban yang sudah ada di bawah rezim perubahan iklim," kata Luther Rangreji.

Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump sejak itu menarik pendanaan untuk UNFCCC dan menarik diri dari pakta bersejarahnya, perjanjian iklim Paris.

Kuburan Berair

Namun, negara-negara yang lebih kecil mengatakan kerangka kerja ini tidak cukup untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

"Karena permukaan laut naik lebih cepat dari yang diperkirakan, kondisi-kondisi ini harus berhenti. 

"Pengadilan ini tidak boleh membiarkan mereka mengutuk tanah dan rakyat kami ke kuburan air," kata John Silk dari Kepulauan Marshall.

Setelah perundingan iklim PBB yang sengit di Azerbaijan pada bulan November, negara-negara kaya sepakat untuk menyediakan sedikitnya $300 miliar per tahun hingga tahun 2035 untuk membantu negara-negara berkembang beralih ke energi bersih dan bersiap menghadapi peningkatan cuaca ekstrem.

Negara-negara yang rentan berpendapat bahwa hal ini tidak cukup dan mendesak ICJ untuk mendorong lebih banyak lagi.

"Ini adalah krisis kelangsungan hidup. Ini juga krisis kesetaraan," kata perwakilan Fiji, Luke Daunivalu.