Wujudkan Penguatan Pelindungan demi Kesejahteraan PMI

Kami meminta calon pekerja migran untuk menempuh jalur prosedural untuk bekerja di luar negeri guna mencegah kemungkinan dideportasi.

KP2MI terus berupaya mencari solusi atas permasalahan pekerja migran ilegal, termasuk memperingatkan masyarakat tentang risiko berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Mereka yang kedapatan bekerja secara ilegal di negara lain bisa terkena razia, penahanan, dan dideportasi ke Indonesia.

Sebelumnya dilaporkan, 127 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Sabah, Malaysia, karena memasuki negara itu secara ilegal, melebihi masa tinggal (overstay), atau terlibat narkoba dan kasus kejahatan lainnya.

Kasus deportasi itu menjadi tantangan, bukan hanya bagi KP2MI, tetapi juga bagi pemerintah daerah (pemda) setempat, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Oleh karena itu, kolaborasi lintas pemerintah daerah terus kita lakukan dimana KP2MI terus menjalin kerja sama dengan banyak pemda.

KP2MI pun siap membantu warga yang hendak bekerja di luar negeri dengan menempuh jalur prosedural. Upaya itu, melibatkan pemda-pemda, termasuk pemerintah desa, dan perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran.

Kemudian, pemerintah desa punya peran paling penting karena berfungsi sebagai filter pertama. Mereka yang tahu pasti, warga mana yang mau pergi ke luar negeri. Nah, dari mereka inilah seharusnya sosialisasi juga bisa ditingkatkan.

Banyak pekerja migran yang literasi keuangannya masih rendah. Bagaimana menurut Anda?

Saya mendorong para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik calon dan mantan PMI beserta keluarganya, untuk belajar mengenai pengelolaan keuangan dan digital.

Banyak PMI yang pulang ke Indonesia tanpa membawa apa-apa setelah lama bekerja di luar negeri. Masih banyak kita temui cerita pekerja migran yang sudah bertahun-tahun bekerja keras di luar negeri, tapi pulang tanpa bekal yang cukup untuk masa depan.

Pemahaman pengelolaan keuangan merupakan bekal penting bagi PMI yang akan berangkat kerja ke luar negeri.

Pentingnya pelatihan pengelolaan keuangan untuk memastikan hasil kerja PMI dapat dimanfaatkan untuk modal usaha, investasi atau kebutuhan jangka panjang lainnya oleh keluarga mereka di Indonesia.

Penting juga menggunakan saluran remitansi yang legal dan aman karena banyak kejahatan keuangan digital yang mengincar PMI dan keluarganya, terutama mereka yang belum terbiasa dengan sistem transaksi elektronik.

Kami mendorong PMI untuk memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena menurutnya, platform digital dapat menjembatani PMI untuk berbagi pengalaman, mempromosikan potensi daerah sampai membuka usaha sendiri.