China Tekan Negara Eropa Larang Politikus Taiwan Masuk Wilayah Schengen

JAKARTA - Pemerintah China dilaporkan menekan sejumlah negara Eropa agar melarang masuk para politikus Taiwan, dengan peringatan bahwa langkah sebaliknya akan dianggap melanggar “garis merah” Beijing. Tekanan ini disampaikan melalui nota diplomatik dan pendekatan langsung ke pemerintah negara-negara Eropa dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan keterangan lebih dari setengah lusin diplomat dan pejabat Eropa, China menyodorkan apa yang mereka sebut sebagai “nasihat hukum” terkait aturan perbatasan Uni Eropa. Beijing menafsirkan sejumlah regulasi, termasuk Schengen Borders Code, sebagai dasar untuk menolak visa bagi pejabat Taiwan.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa warga non-Uni Eropa dapat ditolak masuk jika dianggap mengancam hubungan internasional negara anggota. China menafsirkan klausul ini dengan menyatakan bahwa kunjungan pejabat Taiwan ke Eropa dapat merusak hubungan diplomatik negara tujuan dengan Beijing.

Pendekatan China dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari nota verbal diplomatik hingga pertemuan langsung dengan perwakilan negara Eropa. Tekanan ini terjadi pada November dan Desember, sebagian sebagai respons atas kunjungan sejumlah pejabat tinggi Taiwan ke Eropa, termasuk wakil presiden, menteri luar negeri, serta mantan presiden Taiwan.

Dalam salah satu nota diplomatik yang beredar, China meminta negara-negara Eropa menolak “paspor diplomatik” Taiwan dan melarang pejabat Taiwan datang untuk melakukan kontak atau pertukaran resmi. Nota tersebut juga secara eksplisit menyebut agar negara Eropa menolak masuk presiden dan wakil presiden Taiwan, termasuk mantan pejabat.

Beijing bahkan menyinggung kunjungan pejabat Taiwan ke beberapa negara seperti Belgia, Republik Ceko, Polandia, Belanda, Italia, Austria, Jerman, Lithuania, Denmark, Estonia, dan Irlandia. Kunjungan tersebut diklaim “secara serius merusak hubungan China–Uni Eropa”.

China juga mempersoalkan kehadiran Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim yang sempat berbicara di gedung Parlemen Eropa dalam sebuah forum antarlemen, yang dinilai Beijing sebagai promosi “separatisme kemerdekaan Taiwan”.

Sejumlah negara, termasuk Norwegia dan Finlandia, mengonfirmasi telah menerima pendekatan tersebut. Namun mereka menegaskan bahwa kebijakan visa ditentukan oleh mekanisme Schengen yang berlaku. Inggris juga menyatakan izin masuk ke wilayahnya ditentukan sepenuhnya oleh hukum dan aturan imigrasi nasional.

Taiwan merespons dengan tegas. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebut kunjungan pejabatnya ke Eropa tidak ada kaitannya dengan China dan menilai Beijing tidak memiliki hak untuk ikut campur. Taipei justru menilai tekanan dan ancaman China terhadap negara lain sebagai faktor yang merusak stabilitas global dan kepentingan Eropa sendiri.

Sejumlah analis menilai langkah China ini sebagai upaya lanjutan untuk menciptakan rasa waswas di antara negara-negara Uni Eropa, terutama negara kecil yang masih berharap menarik investasi China. Uni Eropa sendiri tidak mengambil posisi resmi terkait status Taiwan, namun tetap menjalin hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taipei melalui perdagangan dan diplomasi parlemen.

Tekanan terbaru ini menunjukkan upaya Beijing semakin agresif dalam membatasi ruang diplomatik Taiwan di panggung internasional, termasuk di Eropa.